Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri mengungkap alasan pemindahan fasilitas riset ke Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Soekarno, Cibinong, Jawa Barat.
Megawati mengatakan, hal ini dilakukan agar fasilitas riset yang dimiliki oleh pemerintah dapat dimanfaatkan seluruhnya oleh masyarakat Indonesia.
Presiden kelima RI ini pun menegaskan bahwa pembangunan beberapa laboratorium yang ada di KST Soekarno juga merupakan arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Alasannya agar kegiatan riset dapat dilakukan di satu kawasan saja dan tidak terpecah-pecah, ujar Megawati.
“Di sinilah nanti akan menjadi sebuah pusat riset nasional dan dari situ mengapa dijadikan satu supaya segala sesuatu yang telah duhasilkan dapat dipergunakan bukan hanya segelintir orang tapi juga bagi masyarakat dan negara,” ujarnya kepada wartawan di KST Soekarno, Cibinong, Jawa Barat, Rabu (5/7/2023).
Sejak dibangun pada 2021 lalu, Megawati membenarkan bahwa BRIN masih memiliki beberapa pekerjaan yang perlu diselesaikan. Salah satunya adalah menggabungkan seluruh peneliti yang berasal dari berbagai penelitian terdahulu.
Baca Juga
Adapun, Megawati tak menampik bahwa pembenahan struktural BRIN menjadi hal yang selama ini menjadi fokus utama dari para pejabat BRIN dan Dewan Pengarah.
Seperti diketahui, BRIN resmi menjadi induk lembaga yang membawahi berbagai entitas riset di Indonesia sejak 28 April 2021. Namun sejak awal, perjalanan BRIN kerap menemui berbagai permasalahan. BRIN yang seharusnya menjadi rumah baru bagi peneliti di Indonesia harus menyingkirkan peneliti non-Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tanpa gelar S3.
Kondisi itu pun dianggap dapat memengaruhi kemajuan dan arah riset Indonesia ke depannya.
BRIN juga sempat menerima berbagai kritik dari Komisi VII DPR RI karena dinilai sebagai lembaga yang memiliki segudang permasalahan yang tak kunjung usai.
Permasalahan tersebut antara lain seperti transparansi penggunaan pagu anggaran BRIN tahun 2022 hingga konflik antar-periset BRIN.
Banyaknya masalah di tubuh BRIN membuat Komisi VII memutuskan untuk menyetujui dua poin kesimpulan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII bersama BRIN pada Senin (31/1/2023).
Pertama, mereka merekomendasikan untuk dilakukannya audit khusus dengan tujuan tertentu terkait penggunaan pagu anggaran BRIN tahun anggaran 2022 oleh BPK RI.
Kedua, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengganti Kepala BRIN RI mengingat berbagai permasalahan BRIN yang ada di BRIN tidak kunjung selesai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
