Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan bahwa wacana vaksin Covid-19 berbayar masih dalam pembahasan.
"Kita tunggu ya [rencana vaksin berbayar], saat ini masih dalam diskusi dan kajian," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (14/6/2023).
Dalam keterangannya, Nadia mengatakan bahwa pihaknya berharap pengkajian terkait perubahan mekanisme pemberian vaksin Covid-19 selesai sebelum transisi pandemi ke endemi berakhir.
Hal ini agar skema baru pemberian vaksin dapat diterapkan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut status pandemi Covid-19.
Adapun, rencana vaksin berbayar pertama kali disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Budi menegaskan bahwa vaksin Covid-19 tidak lagi diberikan secara gratis setelah Indonesia masuk ke fase endemi Covid-19.
Dikatannya, masyarakat yang bukan merupakan penerima bantuan iuran (PBI) harus merogoh kocek sebesar Rp100 ribu untuk sekali suntik vaksin Covid-19.
Baca Juga
"Begitu transisi [dari pandemi ke endemi] selesai, karena vaksin harganya kan di bawah Rp100.000, belum pakai ongkos, harusnya ini pun bisa di-cover oleh masyarakat secara independen, tiap 6 bulan sekali," ujarnya di Gedung Parlemen Senayan dikutip Rabu (14/6/2023).
Adapun, mantan wakil menteri BUMN ini mengatakan bahwa rencana vaksin berbayar menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian vaksin Covid-19 meski pandemi berakhir.
Rencana itu, tegasnya, bukan menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memperjualbelikan vaksin Covid-19.
"Bukan diperjualbelikan, kita kan dalam masa transisi dari pandemi menjadi endemi yang paling penting adalah intervensi pemerintah diturunkan, partisipasi masyarakat ditingkatkan termasuk juga di vaksinasi," sambungnya.
Jika skema vaksin berbayar diterapkan di Indonesia, maka masyarakat dapat membeli vaksin secara mandiri melalui apotek, puskesmas, hingga rumah sakit (RS). Namun, ditegaskan bahwa proses penyuntikan hanya dapat dilakukan di puskesmas maupun RS terdekat.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamini bahwa dalam waktu dekat akan mengumumkan proses transisi pandemi Covid-19 menjadi endemi di Tanah Air.
Kepala Negara menyampaikan bahwa keputusan tersebut masih dalam kajian yang akan dimatangkan dalam waktu 1—2 minggu ke depan.
“Insha Allah [bulan ini]. Sudah kami putuskan Indonesia untuk masuk ke endemi tetapi kapan diumumkan baru dimatangkan dalam seminggu-dua minggu,” katanya usai meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2023, di Gedung Pusat BPKP, Rabu (14/6/2023).
Dia pun menyebut langkah tersebut diambil karena optimistis pemerintah melalui data-data kasus Covid-19 di Tanah Air yang kian landai.
