Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengaku masih menunggu dokumen kajian dampak warisan atau Heritage Impact Assessments (HIAs) dari Destinasi Wisata Candi Borobudur.
Menurutnya apabila dokumen tersebut rampung lebih cepat, maka merealisasikan Borobudur sebagai Destinasi Super prioritas tentunya dapat dilakukan.
“Saya sampaikan [ke Jokowi], ‘Pak ini yang menjadi titik inti adalah siapa PIC yang menyelesaikan perizinan HIAs itu’. Jadi kalau bisa cepat prosesnya maka izin-izin yang kami keluarkan [bisa ada]. Karena kami selalu mengacu pada ketentuan internasional,” ujar Ganjar di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (13/6/2023).
Dia mengamini bahwa membereskan segala urusan terkait Borobudur tentu ingin dilakukan seluruh pihak, apalagi terdapat target pada 2024 untuk menjadikan monumen Buddha terbesar di dunia itu sebagai destinasi wisata super prioritas.
“Selain itu, saya punya kewajiban membereskan Pasar Kujon, tetapi ini masih bergantung pada Heritage Impact Assesment dari internasional, jadi kita tunggu kalau itu bisa selesai kita harapkan bisa lebih cepat juga,” imbuhnya.
Menurutnya, urgensi lain yang merujuk pada pengelolahan sampah yang harus segera diselesaikan sehingga dia menilai bahwa memang dibutuhkan upaya bersama untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada.
Baca Juga
“Ada juga problem sampah yang menjadi wilayah kewenangan bupati lagi untuk membereskan tanah, tetapi juga persiapan pembangunannya, kalau ini bisa [penyelesaian sampah] kira-kira 8 bulan selesai kalau itu terjadi rasa-rasanya selesailah secara keseluruhan,” tandas Ganjar.
Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) Dony Oskaria menilai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan dokumen kajian dampak warisan atau Heritage impact assessments (HIAs) dari Destinasi Candi Borobudur merupakan langkah baik.
“Instriksi ini merupakan milestones yang sangat baik dalam pengelolaan Borobudur ke depan dan kami harapkan borobudur nanti menjadi salah satu destinasi pariwisata utama indonesia,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (13/6/2023).
Dia melanjutkan, ada sejumlah langkah yang akan dilakukan oleh perusahaan mulai dari pembentukkan aturan untuk menentukan single authority management atau entitas tunggal untuk pengelolaan kawasan pariwisata Borobudur yang akan dijadikan sebagai kawasan destinasi super prioritas untuk selesai pada 2024.
“Single authority management ini memudahkan kita melakukan pengelolaan dan memasarkan Borobudur ke mancanegara. Itu yang pertama,” katanya.
Kedua, dia melanjutkan bahwa perusahaan akan meninjau keseluruhan masterplan Borobudur dengan prioritas untuk tetap mengutamakan konservasi, spiritual, edukasi, dan dampak ke pariwisata Indonesia.
Sekadar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran kementerian dan pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan dokumen kajian dampak warisan atau Heritage impact assessments (HIAs) dari Destinasi Wisata Indonesia, khususnya Borobudur.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan bahwa komando tersebut dilakukan untuk menganalisis kemungkinan efek dan konsekuensi pembangunan terhadap Nilai Universal Luar Biasa (OUV) properti Warisan Dunia.
“Presiden beri arahan untuk percepatan penyelesaian dokumen heritage impact assessments yang telah diajukan awal maret 2023 agar dapat persetujuan dari UNESCO dan ini harus dilakukan dengan kesungguhan, karena kita ingin bangun pariwisata di Borobudur yang beraspek budaya, konservasi, dan juga beri dampak positif yang berkualitas dan berkelanjutan,” imbuhnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (13/6/2023).
