Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menugaskan para menko sebagai koordinator implementasi Perpres Arsitektur SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di kementerian bawahannya.
Dia menjelaskan bahwa Perpres yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Misalnya pak Menko Marves bergerak dengan mengaudit tujuh kementerian dibawahnya dengan BPKP, oh ternyata ada ratusan aplikasi yang saling tumpang tindih, ini telah dilaporkan dan aplikasinya telah disederhanakan dan dikelompokkan sehingga nantinya akan diintegrasikan," katanya, pada Senin (12/6/2023).
Lebih lanjut, dia mengatakan begitu juga di Kemenko Polhukam, telah mengintegrasikan sistem penahanan perkara sel terpadu mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung (MA) yang sekarang sedang berproses.
"Di kementerian bidang perekonomian juga sedang mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di bawah beliau dan PMK terkait dengan bantuan-bantuan," lanjutnya.
Dia menyatakan bahwa dengan menunjuk para menteri sebagai koordinator, integrasi digital diharapkan Oktober nanti bisa segera selesai.
Baca Juga
"Tadi para menko ditunjuk menjadi koordinator dan nanti Oktober harapannya sudah selesai untuk mengintegrasikan layanan di bawah kemenko masing-masing," ujarnya.
Sementara itu, dia juga menekankan terkait aplikasi digital yang sekarang sedang digerakkan yaitu, MPP Digital atau Mal Pelayanan Publik Digital.
"Sekarang ini sedang bergerak apa yang disebut MPP digital. Apa bedanya yang biasa dengan digital, kalau digital dampaknya sebelum masyarakat mengisi data berulang-ulang. Kalau MPP digital masyarakat hanya perlu menginput data sekali saja," lanjutnya.
Dia mengatakan bahwa saat ini sudah ada kabupaten atau kota yang sedang diserukan agar nantinya memiliki identitas kependudukan digital.
"Sekarang ada kabupaten kota yang sedang dijadikan pilot projek MPP digital yang masyarakatnya sekarang sedang digerakan untuk face recognition, sehingga mereka akan punya identitas kependudukan digital," tambahnya.
Dia menyatakan bahwa masyarakat akan terintegrasi dengan Dukcapil secara digital, dan 21 kabupaten atau kota kini sudah digital.
Sebelumnya, dia juga menekankan bahwa SPBE akan terus disesuaikan dengan konsep digital yang diperlukan publik.
"Inilah arsitektur SPBE nasional sudah dan akan terus disesuaikan untuk mengadopsi konsep digital publik infrastruktur atau DPI," katanya.
