Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pertemuan dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim menuntaskan perundingan soal perbatasan Negara hingga perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).
Hal ini disampaikannya saat melakukan pertemuan empat mata (tête-à-tête) dan menyaksikan pertukaran Memorandum of Understanding (MoU) antarkedua Negara di Seri Perdana, Putrajaya yang merupakan kediaman resmi Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, Kamis (8/6/2023).
Mengawali pertemuan, Jokowi mengaku menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di laut Sulawesi, yaitu di Selat Malaka bagian selatan setelah 18 tahun proses negosiasi.
“Setelah 18 tahun. Akhirnya, bisa diselesaikan ini alhamdulillah, berkat Sri Anwar Ibrahim yang bekerja secara cepat. Saya juga berharap negosiasi perbatasan lainnya termasuk di darat, seperti Sebatik, kemudian Sinapat dapat bisa segera diselesaikan, mumpung perdana Menterinya Datuk Sri Anwar Ibrahim dan di Indonesia Presidennya masih Jokowi,” ujarnya disambut tawa dan tepuk tangan PM Malaysia.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia ini juga mengaku menyambut baik dengan dilakukannya penyelesaian MoU terkait dengan Border Crossing Agreement (BCA), Border Trade Agreement (BTA), dan juga sertifikasi halal dan juga kerja sama promosi investasi.
Kepala Negara pun juga menyatakan apresiasinya terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia, sebab Jokowi menilai Datuk Sri Anwar Ibrahim menunjukkan komitmennya untuk memperkuat perlindungan PMI Indonesia dan juga penegakan hukum yang adil bagi para pekerja Indonesia.
Baca Juga
“Saya dan Pak Anwar sepakat untuk membentuk mekanisme khusus bilateral untuk menyelesaikan masalah-masalah pekerja migran Indonesia. Saya juga mendorong Community Learning Center di Semenenajung segera diwujudkan, dan juga WNI yg ada di depo imigrasi juga bisa segera dipulangkan serta One Channel System harus dioptimalkan,” tuturnya.
Ketiga, Jokowi kembali menyinggung mengenai kolaborasi antara Indonesia-Malaysia untuk melawan diskriminasi kelapa sawit dan juga komoditas lainnya.
Apalagi, belum lama ini misi gabungan Indonesia-Malaysia turut melayangkan protes dalam pertemuan Indo-Pacific Economic Framework For Prosperity (IPEF) Ministerial Conference pada 26-27 Mei 2023 di Detroit, Amerika Serikat (AS) terkait dengan kebijakan antideforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) dapat menggangu capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dari kedua Negara.
“Saya sangat menghargai baru-baru ini dilakukan joint mission Indonesia-Malaysia ke Brussel dan kolaborasi semacam ini harus terus diperkuat, jangan sampai komoditas yang dihasilkan oleh Malasyia dan Indonesia didiskriminasi di Negara lain,” pungkas Jokowi.
