Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya bertemu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di sela-sela kunjungan kerja (kunker) di Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu (7/6/2023).
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin pun angkat bicara mengenai pertemuan antara kedua tokoh Negara itu, dimana menurutnya kehadiran Ketua Umum (Ketum) Gerindra di Malaysia itu bertujuan untuk menyambut kedatangan Presiden Ke-7 RI dan Ibu Negara Iriana di lobi hotel tempat keduanya menginap.
"Kemarin sore [7/6/203] Pak Menhan [Prabowo] menyambut kedatangan Bapak Presiden dan Ibu Iriana di lobby hotel. Tampak juga Bapak Presiden dan Pak Menhan sempat berbicara sebentar, tetapi saya tidak tahu apa yang dibicarakan dalam waktu yang sebentar itu," ujarnya kepada wartawan, Kamis (8/6/2023).
Lebih lanjut, Bey juga menegaskan bahwa adanya Prabowo Subianto di Malaysia lantaran Ketum partai politik berlogo Garuda itu termasuk dalam delegasi menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan mendampingi Jokowi bertemu Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, pada hari ini, Kamis (8/6/2023).
Untuk diketahui, pertemuan antara rival pemilihan presiden (pilpres) 2019 itu terekam dalam unggahan video di akun Instagram resmi @dahnil_anzar_simanjuntak milik Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Di dalam video memperlihatkan Presiden asal Surakarta itu tengah mendengarkan Prabowo, dimana perjumpaan keduanya turut disaksikan oleh sejumlah menteri, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.
Baca Juga
Video berdurasi 16 detik itu, terdengar Prabowo mengucapkan kata Eropa saat menjelaskan sesuatu kepada orang nomor satu di Indonesia itu. Jokowi pun menyimak terlihat langsung tampak memberikan jawaban. Usai dari itu, keduanya pun tampak tertawa yang juga disahut oleh menteri yang tertawa bersama.
"Tertawa lepas Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo di Kuala Lumpur, Rabu 7 Juni 2023 pukul 17.15 LT. Dengar pelan-pelan yuk Pak Menhan @prabowo berbincang apa dengan Pak Presiden @jokowi," tulis Dahnil dalam akun instagram @dahnil_anzar_simanjuntak, Kamis (8/6/2023).
Jokowi akan Panggil Prabowo soal Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina
Sebelumnya, Kepala Negara angkat bicara terkait dengan lima saran dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk resolusi mendamaikan konflik Rusia-Ukraina.
Orang nomor satu di Indonesia itu menyampaikan bahwa usul yang disampaikan oleh Ketua Umum Gerindra di International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit Singapura pada Jumat (2/6/2023) itu merupakan inisiatif langsung dari Prabowo.
Jokowi menyampaikan hal itu usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, pada Selasa (6/6/2023).
“Itu [inisiatif] dari Pak prabowo sendiri,” katanya kepada wartawan.
Oleh sebab itu, dia mengaku bahwa dalam waktu dekat akan segera mengundang rival politik dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019 tersebut untuk bercengkerama di Istana Negara.
“Namun, saya memang belum betemu dengan Pak Prabowo, mungkin hari ini atau besok akan saya akan undang dan meminta penjelasan mengenai apa [maksud] dari yang Pak Menhan sampaikan,” pungkas Jokowi.
Sekadar informasi, Prabowo belum lama ini mengusulkan agar Dialog Shangri-La dapat menemukan cara mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian.
Prabowo mengusulkan beberapa garis besar saran resolusi konflik tersebut. Adapun 5 saran tersebut meliputi: Pertama, gencatan senjata. Gencatan senjata dalam hal ini yaitu penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik.
Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilo meter ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.
Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Prabowo menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.
Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia.
Kelima, menurutnya PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.
