Bisnis.com, JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko menolak usulan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto terkait rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina.
Nikolenko menolak dan menegaskan kembali posisi Kyiv dan mengharuskan Rusia untuk menarik pasukannya dari Ukraina.
Prabowo menyerukan zona demiliterisasi dan referendum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk wilayah yang disengketakan di Ukraina.
Dia sebelumnya meminta para pejabat pertahanan dan militer dari seluruh dunia yang berkumpul pada pertemuan pertahanan Dialog Shangri-La di Singapura, untuk mengeluarkan deklarasi yang menyerukan penghentian permusuhan.
Prabowo mengusulkan rencana multi-poin termasuk gencatan senjata dan membangun zona demiliterisasi dengan mundur 15 kilometer (hampir 10 mil) dari posisi maju masing-masing pihak.
Melansir Reuters, dia mengatakan bahwa zona demiliterisasi harus diamati dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan oleh PBB.
Lebih lanjut, referendum PBB harus diadakan untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah yang disengketakan.
"Saya mengusulkan agar dialog Shangri-La dapat menghasilkan deklarasi untuk menemukan cara mendesak Ukraina dan Rusia segera memulai negosiasi perdamaian," kata Prabowo.
Nikolenko mengatakan Rusia telah melakukan tindakan agresi, menduduki wilayah Ukraina, dan proposal gencatan senjata apapun akan memungkinkannya untuk terus menyerang.
"Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia untuk mengadakan referendum di sana. Di wilayah pendudukan, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Rusia sekarang berusaha dengan segala cara untuk mengganggu serangan balik Ukraina," katanya.
Sementara itu, pihak dari Rusia selama ini membantah atas tuduhan Ukraina terkait tindakan kejahatan perang dan genosida.
