Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk tidak merusak lingkungan hidup di akhir masa pemerintahannya.
Menurutnya, setelah gagal menggapai mimpi pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen selama masa pemerintahannya, Jokowi sebaiknya tidak memperburuk kondisi saat ini lewat perusakan lingkungan hidup dengan membuka kembali keran ekspor pasir laut.
Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kepemimpinan Jokowi tidak pernah mencapai 6 persen. Pertumbuhan ekonomi sepanjang 2014 – 2018 membentang dari 4,88 persen hingga 5,17 persen, sementara 2019-2022 di angka 5,02 persen hingga 5,31 persen.
“Menurut saya, yang Pak Jokowi fokus adalah tidak menambah buruk kondisi yang sekarang. Apa? Lingkungan jangan dirusak karena sekali kita menaburkan kebaikan kepada alam, alam itu akan melimpahkan kebaikan berlipat ganda kepada manusia,” ujarnya Senin (5/6/2023).
Oleh karena itu, dia pun mengkritisi dibukanya keran ekspor pasir laut yang sebelumnya telah disetop oleh Presiden Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri. Adapun izin ekspor tertuang dalam PP No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Salah satu ketentuan dari beleid anyar itu adalah pengelolaan hasil sedimentasi di laut, seperti pasir laut ataupun material sedimen lain. Nantinya, material tersebut dapat dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan salah satunya ekspor.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan menilai ekspor pasir laut tidak akan memberikan banyak tambahan pendapatan bagi negara.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan aktivitas ekspor dan impor akan berpengaruh terhadap perekonomian negara. Namun, terdapat skala keekonomian dari tiap komoditas ekspor dan impor, termasuk pasir laut.
Febrio belum menyampaikan nilai pasti potensi pendapatan negara dari berlakunya kembali ekspor pasir laut. Akan tetapi, dia menyebutkan bahwa nilai ekspor tersebut tidak akan begitu besar bagi penerimaan negara.
“Pasir laut sih kecil [kontribusinya bagi pendapatan negara], itu lebih kepada kebijakan sektoralnya,” ujar Febrio di Jakarta, Rabu (31/5/2023).
