Bisnis.com, JAKARTA – Analis Politik Sekaligus CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyoroti aksi 'cawe-cawe" politik Jokowi dalam proses penjajakan koalisi Pilpres 2024.
Menurut Pangi, masyarakat saat ini tengah dipertontonkan drama politik yang sedang dimainkan oleh Presiden Ke-7 RI itu, satu langkah sudah dimenangkan meski melalui jalan terjal dan berliku.
Megawati Soekarnoputri dan PDI-P akhirnya takluk dengan secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden.
Menurutnya, deklarasi pengumuman capres dari PDIP yang semula dijanjikan Megawati pada HUT PDI-P yang ke-50 bertepatan pada hari Haul Bung Karno, 1 Juni 2023, tetapi pengumumannya justru jauh lebih cepat dari itu.
“Sehingga, wajar kita bartanya-tanya, kekuatan apa yang membisikkan Megawati sampai begitu cepat deklarasi Ganjar diumumkan sebagai capres PDI-P,” ujarnya melalui rilisnya, Kamis (18/5/2023).
Langkah berikutnya, Pangi menilai bahwa Jokowi ingin memastikan calon wakil presiden (cawapres) yang berpasangan dengan Ganjar adalah orang yang tepat sesuai dengan yang diinginkannya, maka relawan pro Jokowi adalah senjata paling ampuh yang kembali digerakkan melalui serangkaian acara bertajuk Musyawarah Rakyat (Musra).
Baca Juga
Dia meyakini Musra sepertinya sudah dijadikan sebagai daya tawar oleh Jokowi untuk bernegosiasi dengan partai politik (terutama dengan PDI-P) untuk memuluskan langkahnya, dan sejauh ini telah terbukti cukup ampuh.
Menurutnya, melalui ajang Musra ini Jokowi sedang mengirim setidaknya tiga pesan sekaligus. Pertama pesan kepada internal relawan untuk bahu membahu melakukan penguatan soliditas relawan.
Kedua, pesan kepada partai politik untuk mendengarkan suara relawan, suara relawan harus diperhitungkan. Ketiga, selain dukungan partai politik, dimana Jokowi masih punya dukungan jejaring yang kuat di akar rumput melalui simpul-simpul relawan.
Namun, dia meyakini bahwa langkah politik Preside nasal Surakarta itu tidak sepenuhnya bisa diterima, lantaran presiden yang sedang berkuasa tanpa rasa malu menjadikan dirinya makelar demi kepentingan politik temporal.
“Ini merendahkan dirinya sendiri, seorang Presiden sudah selayaknya naik level menjadi seorang negarawan bukan hanya sekadar politisi pragmatis gila kuasa,” katanya.
Tak hanya itu, dia menyebut dalam konteks pidato Jokowi sebagai seorang Presiden di Mustra, pidato tersebut penuh dengan gambaran lemahnya pemerintahan sekarang yang harus diselesaikan dan carikan jalan keluarnya oleh pemerintahan mendatang.
“Ini seperti kata pepatah menepuk air di dulang terpercik muka sendiri artinya Jokowi sedang mempertontonkan kegagalannya memimpin dalam 9 tahun terakhir,” imbuhnya.
Sementara itu, dia melanjutkan upaya Jokowi untuk memberikan pesan dan dukungan politik terhadap kandidat tertentu sejauh ini pengaruhnya terbilang rendah.
Hal ini setidaknya tergambar dari data survei yang dilakukan oleh Voxpol Center Research and Consulting pada November 2022 menunjukkan hanya 25 persen pemilih yang mengaku pilihan politiknya terpengaruh oleh arah dukungan yang diberikan oleh presiden Jokowi, sisanya mayoritas publik 65,7 persen tidak terpengaruh capres dukungan Jokowi.
Apalagi, dia melanjutkan Gen-Z dan Milenial yang presentasenya mencapai 60 persen, tidak mudah terpengaruh oleh tokoh dan aparatur pemerintah lainnya termasuk Presiden sekalipun, sebab mereka punya preferensi politik yang cukup memadai dan punya banyak kanal informasi sehingga keputusan politik mereka benar-benar otonom alias tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun.
“Ke depan, cara merawat demokrasi adalah dengan cara bagaimana presiden Jokowi netral, bagaimana Jokowi berfikir keras untuk menyukseskan pemilu 2024, tidak cawe-cawe, tidak grasak-grusukan menyiapkan dan menyukseskan presiden penganti beliau. Presiden partisan di dalam pemilu jelas meninggalkan warisan yang buruk bagi sistem pemilu dan demokrasi kita,” pungkas Pangi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
