Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan membahas konflik di Myanmar dan meminta agar kekerasan segera dihentikan. Hal tersebut akan disampaikan Jokowi di Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Asean pada 9–11 Mei 2023.
Jokowi menyatakan situasi di Myanmar saat ini tidak membuat pihak mana pun menang dan hanya membuat rakyat menjadi korban.
"Rakyat yang akan menjadi korban karena kondisi ini tidak akan membuat siapa pun menang. Saya mengajak marilah kita duduk bersama, ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi bersama," kata Jokowi di konferensi pers di Hotel Meruorah, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (8/5/2023).
Oleh sebab itu, dia pun melanjutkan bahwa keketuaan Indonesia di Asean pada tahun ini akan digunakan sebaik mungkin untuk terus mendorong implementasi dari lima poin kesepakatan atau Five-Point Consensus, di mana salah satu poin dalam kesepakatan tersebut adalah berkaitan dengan bantuan kemanusiaan.
Menurut Presiden Ke-7 RI ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia dan melalui keketuaannya di Asean agar mampu memfasilitasi The Asean Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre). Setelah tertunda cukup lama karena masalah akses, Presiden mengatakan, joint needs assesment pun akhirnya mampu diselesaikan.
"Ini masalahnya adalah masalah akses. Kemarin, AHA Center didampingi tim monitoring Asean akan menyerahkan bantuan kemanusiaan, tetapi sangat disayangkan di tengah perjalanan terjadi baku tembak," ujar Jokowi.
Baca Juga
Sebelumnya, dalam keterangan persnya di Jakarta pada Jumat (5/5/2023) lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menjelaskan bahwa ada dua tahap bantuan kemanusiaan untuk Myanmar.
Dia memerinci, untuk tahap pertama terkait dengan life saving, telah selesai dilakukan karena terkait dengan bantuan penanggulangan Covid-19, dan tahap kedua life sustaining.
"Tahap kedua ini sempat alami hambatan karena kurangnya akses kepada AHA Centre untuk menjangkau penduduk yang memerlukan terutama di wilayah-wilayah yang di luar kontrol militer Myanmar," jelas Retno.
