Bisnis.com, JAKARTA -- Hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai NasDem berada di persimpangan jalan. Keduanya terancam pecah kongsi. Perbedaan arah dukungan politik pada Pilpres 2024 menjadi pemicunya.
Padahal NasDem dan Jokowi dulu sangat dekat. Jokowi kerap hadir dalam acara-acara penting NasDem mulai dari ulang tahun partai, peresmian NasDem Tower, dan sebagainya. Kedekatan antara Jokowi dan Surya Paloh sudah bukan rahasia umum lagi.
Namun, setengah tahun belakangan ini, hubungan dua sahabat tersebut mendapat tantangan. NasDem secara mengejutkan mengusung Anies Baswedan. Anies adalah tokoh yang menurut politikus senior, Zulfan Lindan, adalah antitesis dari Jokowi. Antitesis berarti lawan atau orang yang memiliki watak yang berseberangan dengan sang presiden.
Sejak saat itu, Jokowi dan Surya Paloh renggang. Jokowi tidak hadir dalam peringatan ulang tahun ke 11 Partai NasDem. Sebaliknya Surya Paloh juga tidak hadir Jokowi mantu alias menikahkan putra bungsunya, Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono.
Puncak ketegangan itu terjadi ketika Jokowi tidak mengundang Surya Paloh dalam acara halalbihalal pada pekan lalu. Surya Paloh menjadi satu-satunya partai pendukung pemerintah yang tidak diundang dalam acara tersebut. Jokowi belakangan mengakui bahwa alasan tak mengundang Surya Paloh karena perbedaan dukungan politik pada Pilpres 2024.
"NasDem itu, kami harus bicara apa adanya, mereka kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin kumpul itu juga ingin membangun kerja sama politik yang lain," ujar Jokowi.
Baca Juga
Sepak Terjang NasDem
Seperti diketahui, NasDem merupakan satu dari tujuh partai pendukung pemerintah sejak 2019. Partai tersebut bahkan sudah ada di barisan pendukung Jokowi sejak 2014 ketika pertama kali masuk parlemen.
Dukungan NasDem kepada Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya turut berbuah manis. Partai yang dibentuk 2011 itu berhasil masuk lima besar partai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Namun demikian, ketika masih menjadi partai pendukung pemerintah, NasDem sudah mulai menunjukkan kedekatan dengan Anies yang kala itu tengah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Adapun kedekatan Surya Paloh dan Anies Baswedan mulai terlihat pada 2019. Salah satunya pada saat Kongres Partai NasDem November 2019, di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Anies bahkan memberikan pidato di panggung acara malam itu.
Ketika ditanya apakah kehadiran Anies di Kongres NasDem merupakan tanda dukungan partai kepadanya, Surya pun memberikan jawaban diplomatis. Surya menyebut Anies merupakan "adiknya".
"Ini adik saya, Gubernur DKI Jakarta. Terserah Anies kalau dia memang yakin maju 2024, tanya Anies," terang mantan politikus Partai Golkar itu.
Kemesraan antara keduanya semakin tampak ketika partai berwarna biru tua itu resmi meminang Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden (capres) 2024. Deklarasi Anies sebagai bakal capres 2024 dilakukan di NasDem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022).
Nama Anies resmi dipilih setelah menggeser beberapa nama lain yang turut dilirik NasDem, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Setelah NasDem, dukungan terhadap Anies diikuti oleh dua partai oposisi saat ini yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Deklarasi mantan Rektor Universitas Paramadina itu disambut dengan berbagai macam respons. Secara elektabilitas, Anies menikmati tuah dari deklarasi tersebut.
Survei Indikator Politik Indonesia pada November 2022 menunjukkan Anies berhasil menggeser Prabowo Subianto di urutan kedua dengan torehan 24,2 persen, lebih tinggi dari Ketua Umum Partai Gerindra itu yakni 17,9 persen.
Namun demikian, deklarasi Anies dinilai berbagai pihak mengundang respons yang tak hangat dari Presiden Jokowi dan barisan pendukungnya. Salah satu faktor tentunya lantaran Anies kerap dipandang sebagai antitesis Jokowi, apalagi sejak Prabowo Subianto memilih untuk merapat ke barisan koalisi pemerintah.
Pada bulan yang sama ketika deklarasi Anies, Jokowi menyampaikan kepada elite politik untuk berhati-hati dalam memilih capres. Hal itu disampaikannya pada acara yang juga dihadiri Surya Paloh hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yakni HUT ke-58 Partai Golkar, Jumat (21/10/2022).
Dia mengibaratkan calon pemimpin negara layaknya pilot, yang akan membawa penumpang sangat banyak yaitu seluruh rakyat Indonesia. "Jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden," kata Jokowi, Jumat (21/10/2022).
Mantan Wali Kota Solo itu bahkan tidak hadir dalam puncak peringatan HUT Partai NasDem pada November 2022. Rumor pecah kongsi antara Istana dan NasDem semakin kuat. Padahal, pada tahun sebelumnya, Jokowi hadir dan memberikan pidato pada hari jadi partai tersebut.
Pada HUT NasDem ke-11, Jokowi bahkan tak mengirim video tapping ucapan selamat kendati sebelumnya direncanakan. Surya Paloh turut mengungkap Presiden juga belum mengucapkan selamat secara pribadi.
Isu Reshuffle
Masuk Januari 2023, isu reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju semakin santer dibicarakan. Menteri-menteri dari Partai NasDem saat itu diisukan berpotensi terdampak reshuffle.
Terdapat tiga kader partai tersebut yang mendapatkan jabatan di kabinet Jokowi yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (K Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Isu tersebut semakin kuat setelah pendukung utama Jokowi, PDIP secara terang-terangan meminta agar Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dievaluasi.
Di tengah maraknya isu reshuffle menteri dari Partai NasDem, Surya Paloh pun bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka pada Januari 2023. Politikus Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan keduanya bertemu untuk melepas rindu hingga membicarakan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Tidak hanya bertemu Jokowi, konglomerat media itu pun juga bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Pejabat yang juga orang kepercayaan Jokowi itu bertemu dengan Surya dua kali, di Eropa dan Jakarta.
Absen Dua Kali
Kini, NasDem tercatat sudah dua kali tak diundang dalam pertemuan antara Jokowi dan partai politik pendukung pemerintah.
Pada awal April 2023, Jokowi bertemu dengan seluruh ketua umum parpol koalisi pemerintah di DPP PAN, Minggu (2/4/2023). Pimpinan parpol yang hadir yaitu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt Ketua Umum PPP Mardiono.
Hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang tidak hadir. Saat itu, rencana pembentukan Koalisi Besar yang diisukan berasal dari ide Jokowi itu tengah mencuat.
Di sisi lain, PDIP saat itu pun belum memiliki arah tujuan tetap terkait dengan siapa yang akan diusung pada Pilpres 2024. Akan tetapi, setelah PDIP resmi mendeklarasikan Ganjar pada akhir April 2023, peta politik jelang 2024 semakin terang benderang.
Salah satu yang semakin terang benderang adalah pecah kongsi NasDem dan Jokowi. Partai pendukung Jokowi pada 2019 itu kembali tidak diundang pada pertemuan ketua umum parpol koalisi pemerintah di Istana Negara, Selasa (2/5/2023).
Hanya PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan PPP yang diundang hadir. Dari enam partai itu, hanya Golkar yang belum memastikan arah dukungannya untuk 2024. Akan tetapi, lima lainnya sudah memberikan arah dukungan kepada figur yang dipandang dekat maupun berada di barisan Jokowi.
Singkat kata, semua merupakan orang-orangnya Jokowi atau all the president's men. Ganjar Pranowo, diusung oleh PDIP dan PPP, merupakan figur yang dekat bahkan kerap dipandang sebagai capres yang dipastikan bakal melanjutkan program Jokowi.
Sementara itu, PAN sebelumnya sempat memberi sinyal dukungan kepada Ganjar dan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rapimnas di Semarang, akhir Februari 2023. Seperti diketahui, Erick merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi--Maruf Amin.
Kemudian, Gerindra dan PKB telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang sama-sama mengusung ketua umumnya yakni Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Keduanya bahkan disebut merupakan sosok yang cocok mendampingi Ganjar di 2024.
Prabowo, di sisi lain, merupakan mantan rival yang kini diberikan restu untuk maju pada Pilpres 2024. Menteri Pertahanan itu kerap mendapatkan endorsement Jokowi, sehingga berbuah manis pada elektabilitasnya.
NasDem menjadi satu-satunya partai pemerintah saat ini yang tak diundang hadir pada pertemuan tersebut. Absennya NasDem pun diamini oleh Jokowi. Presiden dua periode itu pun akhirnya terang-terangan menyatakan bahwa partai pendukungnya itu sudah berbeda jalan.
"Ya memang tidak diundang. NasDem itu, kami harus bicara apa adanya, mereka kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin kumpul itu juga ingin membangun kerja sama politik yang lain," ujarnya ketika ditemui di Sarinah, Kamis (4/5/2023).
NasDem, yang kini masih tergabung dengan koalisi pemerintah dan memiliki kursi menteri, tentu tidak berada di posisi yang mudah. Kendati berulang kali menyatakan komitmen untuk mendukung Jokowi hingga akhir periodenya, NasDem harus bersiap mencari peruntungannya sendiri di 2024.
