Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR meminta agar perbedaan penetapan 1 Syawal atau Idulfitri 1444 H tidak dibawa ke ranah politik.
Seperti diketahui, pemerintah menetapkan Idulfitri 2023 pada Sabtu (22/4/2023), melalui Sidang Isbat. Pemerintah menyebut hilal terpantau, namun tidak memenuhi kriteria MABIMS yakni tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi bulan minimal 6,4 derajat.
Atas ketetapan Sidang Isbat pemerintah dan berbagai elemen masyarakat, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi berpesan agar ketetapan itu dijadikan sebagai sarana guna memperkokoh persatuan di kalangan umat Islam.
Dia juga meminta agar seluruh pihak menghormati keputusan berbagai pihak yang berbeda dalam penetuan 1 Syawal 1444 H.
"Oleh karena itu keputusan sidang isbat ini tidak boleh dibawa ke ranah politik," tuturnya pada konferensi pers di Kantor Kemenag, Kamis (20/4/2023).
Kahfi berpesan agar umat Islam yang merayakan Idulfitri lebih dulu dari penetapan pemerintah makan perlu menghormati yang masih berpuasa.
Baca Juga
Hal yang sama juga berlaku bagi yang mereka sudah berbuka diharapkan tidak makan dan minum di sembarang tempat atau makan secara vulgar, sebagai bentuk penghormatan bagi yang masih ingin menyempurnakan puasanya sampai hari ke-30.
"Atas nama ukhuwah islamiyah pula, perbedaan yang sudah sangat sering terjadi seperti ini dalam pandangan kami tidak perlu diperdebatkan, apalagi perdebatan tersebut mengarah pada debat kusir yang tidak perlu," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta agar seluruh umat Islam di Indonesia untuk saling menghormati terkait dengan perbedaan waktu perayaan 1 Syawal atau Idufitri 1444 H.
"Tentu kita berharap seluruh muslim di Indonesia menaati apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Namun sekali lagi jika ada perbedaan saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu memutuskan Idulfitri berbeda dengan pemerintah, ini harap untuk tetap dihormati," ujar Yaqut pada konferensi pers di Kantor Kemenag, Jakarta, Kamis (20/4/2023).
