Alasan Penangkapan
Menurut salah satu anggota KKB tersebut, penangkapan Philip didasarkan pada keputusan Indonesia yang tidak pernah mengakui Papua Merdeka. Dia menyebut mata pemerintah Indonesia harus terbuka untuk Papua. KKB mengancam tidak akan melepaskan Philip kecuali tuntutan mereka dipenuhi.
"Hanya kami lepas dengan Papua Merdeka. Kalau tidak, pilot sama-sama mati," ujarnya.
Berdasarkan catatan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keaman (Polhukam) Mahfud MD telah menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI, menurut konstitusi maupun menurut hukum internasional.
"Tidak ada negosiasi soal itu dan kami akan mempertahankan serta memberantas setiap yang ingin mengambil bagian secuil pun dari NKRI," jelas Mahfud di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023).
Pemerintah Indonesia sebelumnya menyiapkan strategi untuk membebaskan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru itu dari tangan KKB.
Mahfud MD mengungkap dua hal untuk membebaskan serta memastikan keselamatan sandera tersebut.
Pertama, berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan terhadap sandera dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif.
"Karena yang diutamakan adalah keselamatan sandera," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam video statement, Selasa (14/2/2023).
Kedua, melakukan komunikasi dengan pemerintah Selandia Baru untuk memantau dan mempercepat penanganan pembebasan sandera Philps Mark Merthens.
Mahfud lalu menyampaikan bahwa penyanderaan warga sipil, dengan alasan apapun tidak dapat diterima.
Oleh sebab itu, upaya persuasif menjadi pedoman utama demi keselamatan sandera, kendati dia mengaku pemerintah tak menutup upaya lain.
