Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pariwisata halal bukan merupakan konsep destinasi wisata yang disyariahkan.
Menurutnya, terdapat banyak kesalahpahaman sebagian orang tentang pariwisata halal. Sebab alasan banyak yang menolak pariwisata muslim lantaran diyakini destinasi wisata tersebut telah disyariahkan atau dihalalkan.
"Ada beberapa kesalahpahaman di beberapa tempat tentang pariwisata muslim atau pariwisata halal, pariwisata syariah, sepertinya dimaknai bahwa wisatanya akan dihalalkan, akan disyariahkan, sehingga banyak misalnya daerah menolak," ujarnya saat mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Gorontalo, Jumat (14/4/2023).
Namun orang nomor dua di Indonesia itu menyampaikan bahwa pengertian yang benar adalah wisata halal merupakan layanan-layanan ramah muslim disediakan di tempat wisata tersebut.
Menurutnya, pariwisata ramah muslim diantaranya tersedianya restoran halal, tempat ibadah, dan ada penunjang lain yang mendukung wisatawan muslim merasa nyaman di tempat wisata.
Ma'ruf menuturkan, pariwisata ramah muslim ini saat ini tersedia di berbagai negara, tidak hanya negara mayoritas muslim, tetapi juga negara minoritas muslim seperti China, Korea Selatan, Thailand dan lainnya.
Baca Juga
"Saya pernah ke Beijing, disana ada restoran halal ada tempat salat. Saya pernah ke Korea Selatan makan di sana juga ada tempat namanya Nami Island, tempat wisata seluruh dunia ada tempat salat, ada restoran halal, ada makanan dan minuman yang halal," ujarnya.
Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini menyebutkan, saat ini negara-negara yang jumlah penduduk muslimnya sedikit pun, sedang berlomba ingin menjadi pusat halal dunia dari Negara-negara.
Bahkan, dia melanjutkan begitu juga ekonomi dan keuangan syariah yang menjadi incaran berbagai negara tersebut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
"China telah berhasil menjadi eksportir baju muslim tertinggi ke Timur Tengah. Ibukota Inggris juga menjadi pusat keuangan syariah di barat. Thailand telah mencanangkan visi menjadi dapur halal dunia dan Korea juga ingin merebut pasar pariwisata ramah muslim," ujarnya.
Oleh sebab itu, Ma'ruf mendorong tiap daerah di Indonesia menangkap peluang potensi halal maupun ekonomi syariah di wilayahnya. Dalam kesempatan itu, saat mengukuhkan KDEKS Provinsi Gorontalo yang juga ke-13 di Indonesia, Ma'ruf berpesan agar KDEKS bersinergi dengan KNEKS mengembangkan empat fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, salah satunya pariwisata halal.
Menurutnya, keinginan Gorontalo untuk menumbuhkan sektor industri pariwisata halal harus ditopang dengan ekosistem pariwisata halal.
"Saya harap ada perbaikan kualitas pelayanan pariwisata ramah muslim, pengembangan industri halal dan peningkatan pendidikan guna menyediakan SDM yang profesional. Zona kuliner halal aman dan sehat atau zona KHAS yang sekarang sudah dibangun di beberapa daerah zona KHAS juga perlu dibentuk sejalan dengan program pengembangan wisata halal di Gorontalo," imbuh Ma’ruf.
