Ditangkap KPK, Bupati Meranti Pernah Sebut Kemenkeu Iblis dan Ingin Gabung Malaysia

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kepulauan Meranti M Adil bersama dengan sejumlah pejabat di kabupaten tersebut. 

Nama M Adil bukan sosok yang asing. Pada tahun 2022 lalu, namanya sempat disorot publik karena menyebut Kementerian Keuangan setan dan iblis.

Dia juga turut mengancam untuk angkat senjata dan bergabung dengan Malaysia jika pemerintah pusat tidak membagi dana bagi hasil (DBH) minyak bumi secara tidak adil.

Lantas siapa sebenarnya sosok M. Adil?

Adil merupakan pria Kelahiran 18 April 50 tahun silam. Dia menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti sejak 2021 hingga 2024 mendatang.

Sebelum duduk di kursi nomor 1 Kabupaten Kepulauan Meranti, dia mengawali karier politiknya dengan masuk sebagai legislator di DPRD Kabupaten Bengkalis pada periode 2009-2014.

Dia kemudian menjadi legislator di Kabupaten Meranti pada 2014-2018 saat masih tergabung dalam partai Hanura.

Pada 2018 dia berganti partai dan masuk ke PKB. Dia kembali terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk periode 2019-2024.

Namun, di tengah-tengah masa baktinya dia memutuskan mundur dan maju sebagai calon Bupati Meranti dan menang pada 2021 silam.

Dia menamatkan pendidikan sarjana dan magisternya di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Adapun, Bupati Kepulauan Meranti M. Adil mendapat sorotan usai menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis dan setan dalam Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah, di Pekanbaru, Riau, pada Kamis (8/12/2022).

Tak hanya menyebut Kemenkeu dengan kata-kata kasar, Bupati Meranti juga mengancam akan mengangkat senjata dan bergabung dengan Malaysia.

“Pertanyaannya, minyaknya banyak duitnya besar, kok dapatnya malah berkurang. Ini kenapa? Apakah uang saya dibagi di seluruh Indonesia? Makanya maksud saya, kalau bapak nggak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasih kan kami ke negeri sebelah [Malaysia],” tegasnya.

Adil meminta pemerintah untuk menghentikan pengeboran di wilayahnya, apabila tidak ada penambahan dana bagi wilayahnya. Di tambah lagi, BPS mencatat Meranti sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin di kabupaten tersebut mencapai 25,68 persen pada Maret 2021.