Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador mengatakan tidak setuju dengan tuntutan pidana yang diajukan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Lopez Obrador menyampaikannya dalam konferensi pers, sehari setelah Trump didakwa dengan 34 tuduhan kejahatan, pada Rabu (5/4/2023).
"Seharusnya masalah hukum tidak boleh digunakan untuk tujuan elektoral dan politik, itulah mengapa saya tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan terhadap mantan Presiden Trump," katanya, seperti dilansir dari Reuters, pada Kamis (6/4/2023).
Populis sayap kiri Lopez Obrador membandingkan kasus Trump dengan pemecatan mantan Presiden Peru Pedro Castillo, yang dicopot dari jabatannya dan ditangkap setelah mencoba membubarkan kongres.
"Seharusnya orang-orang yang memutuskan," kata Lopez Obrador, yang mengatakan dia tidak bisa mengatakan Trump bersalah atau tidak.
Lopez Obrador yang mulai menjabat pada tahun 2018, mengembangkan hubungan kerja yang bersahabat dengan mitra Trump.
Baca Juga
Meskipun begitu, presiden AS pernah meluncurkan kampanye pemilihannya pada 2015 dengan menyebut pemerkosa dan pengedar narkoba Meksiko, serta berjanji untuk membuat Meksiko membayar tembok perbatasan.
Sementara itu, Lopez Obrador secara terbuka meminta Twitter untuk mengaktifkan kembali akun Trump yang saat itu dilarang di platform media sosial, pada November tahun lalu.
Adapun motivasi Lopez Obrador untuk membela Trump disinyalir karena memiliki alasan pribadinya sendiri.
Sejak 2004, Lopez Obrador yang menjadi Walikota Mexico saat itu dan kandidat terdepan untuk pemilihan presiden Meksiko pada tahun 2006, menjadi subjek dari proses peradilan plot politik oleh Presiden Meksiko Vicente Fox saat itu.
Upaya pemerintah federal yang pada akhirnya gagal untuk mengadili Lopez Obrador atas tuduhan penghinaan terhadap pengadilan mengancam akan mencegahnya mencalonkan diri sebagai presiden.
Lopez Obrador kemudian kalah dalam pemilihan presiden 2006 dan 2012, dengan hasil yang tidak dia terima, kemudian menuduh adanya penipuan pemilihan besar-besaran.
Seperti diketahui, Trump terjerat kasus suap dengan wanita sebelum pemilihan AS 2016 untuk menutup mulut pertemuan seksualnya.
Trump menjadi presiden pertama atau mantan presiden AS yang menghadapi tuntutan pidana, dan dia mengaku tidak bersalah.
