Bisnis.com, JAKARTA - Seorang pejabat dari Partai Likud mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menghentikan perombakan yudisial pada Senin (27/3/2023).
Saluran TV 12 Israel melaporkan bahwa keputusan itu terjadi sehari setelah pemecatan Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang memicu protes massa di jalanan.
Selain itu juga dilaporkan bahwa Netanyahu akan mengumumkan penghentian perombakan yudisialnya, pada pukul 10:30 (0730 GMT).
Sebelumnya, Presiden Israel Isaac Herzog mendesak pemerintah untuk menghentikan perombakan yang telah memicu demonstrasi nasional terbesar dalam sejarah Israel baru-baru ini.
"Demi persatuan rakyat Israel, demi tanggung jawab, saya meminta Anda untuk segera menghentikan proses legislatif," kata Herzog di Twitter, seperti dilansir dari Reuters, Senin (27/3/2023).
Pada saat tekanan meningkat ke Netanyahu, muncul laporan bahwa perombakan akan dihentikan, dan kabar itu termuat di media Israel.
Baca Juga
Peringatan muncul dengan adanya kekhawatiran terjadinya perpecahan yang ditimbulkan oleh kabar tersebut.
Informasi itu muncul setelah protes yang terjadi pada malam sebelumnya di kota-kota di seluruh Israel, dengan puluhan ribu orang turun ke jalan setelah pengumuman Netanyahu bahwa dia telah memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Sehari sebelumnya Gallant telah membuat seruan di televisi agar pemerintah menghentikan perombakan sistem peradilan.
Dia memperingatkan bahwa perpecahan mendalam telah terjadi pada masyarakat Israel yang memengaruhi militer dan mengancam keamanan nasional.
Selama protes kemarahan di Knesset pada Senin (27/3/2023) pagi, anggota parlemen oposisi menyerang ketua komite yang menggiring RUU tersebut Simcha Rothman dengan teriakan "Malu! Malu!"
Setelah mengambil alih kekuasaan 3 bulan sebagai salah satu pemerintahan sayap kanan dalam sejarah negara itu, pemecatan Gallant telah menjerumuskan koalisi nasional-agama Netanyahu ke dalam krisis, selama keadaan darurat keamanan yang semakin dalam di Tepi Barat yang diduduki.
Perombakan yudisial akan memberikan kontrol eksekutif terhadap penunjukan hakim ke Mahkamah Agung, dan memungkinkan pemerintah untuk mengenyampingkan keputusan pengadilan berdasarkan mayoritas parlementer yang telah menarik protes massa selama beberapa pekan.
Sementara itu, sebelumnya pemerintah mengatakan perombakan diperlukan untuk mengendalikan hakim aktivis dan mengatur keseimbangan antara pemerintah terpilih dan peradilan.
Mitra koalisi sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir mengatakan bahwa pemerintah harus melanjutkan reformasi peradilannya dan tidak boleh menyerah setelah protes massa semalam.
Sedangkan, penentang melihat perombakan itu telah merusak keseimbangan hukum, dan sebagai ancaman terhadap demokrasi Israel.
Sebelumnya, Netanyahu diadili atas tuduhan korupsi yang telah dibantahnya, dan berjanji untuk melanjutkan perombakan sebuah RUU yang akan memperketat kontrol politik atas penunjukan yudisial yang dilakukan di parlemen pada pekan ini.
Selain mendapat tentangan dari kalangan bisnis, perombakan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekutu Israel.
Amerika Serikat (AS) mengatakan sangat prihatin dengan peristiwa itu dan melihat adanya kebutuhan mendesak untuk berkompromi, serta sambil mengulangi seruan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi.
