Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Erdogan Tegaskan Netral di Konflik Rusia Vs Ukraina

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menekankan negaranya tidak memihak dalam konflik bersenjata apapun termasuk di Ukraina.
Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Turki dapat mempertimbangkan Finlandia untuk masuk keanggotaan NATO dibanding Swedia. /Bloomberg
Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Turki dapat mempertimbangkan Finlandia untuk masuk keanggotaan NATO dibanding Swedia. /Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa negaranya tidak akan memihak dalam konflik bersenjata apapun. 

Dia mengatakan saat wawancara kepada media Turki bahwa negaranya selalu berdiri untuk perdamaian, pada Rabu (22/3/2023). 

"Saya ingin memohon, Turki tidak akan dengan mudah memihak dalam konflik militer. Turki akan selalu berdiri untuk perdamaian, mempertahankan itu, dan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat perdamaian global. Itulah tujuan kami dalam konflik Rusia-Ukraina," katanya. 

Erdogan mengatakan bahwa Turki sekarang telah memproduksi semua senjata dan amunisi yang dibutuhkannya. “Saya tidak hanya berbicara tentang pesawat dan tank. Amunisi. Turki sekarang memproduksi semua jenis amunisi," tambahnya, seperti dilansir dari TASS, Kamis (23/3/2023). 

Dia mengatakan bahwa kini jika terjadi konflik militer, Turki dapat sepenuhnya mengandalkan pasokannya sendiri. "Tapi di masa lalu, kami harus mengetuk setiap pintu untuk mendapatkannya. Tuhan melarang tentu saja, tetapi jika terjadi perang, kami tidak akan bergantung pada siapapun," lanjutnya.

Turki berusaha untuk tetap netral sehubungan dengan konflik di Ukraina dan mengambil langkah-langkah untuk menengahi antara Moskow dan Kyiv untuk mencapai penyelesaian situasi damai. 

Selain itu, Ankara sejauh ini belum bergabung dengan sanksi besar-besaran yang diberlakukan Uni Eropa dan AS terhadap Rusia. 

Kepemimpinan Turki sebelumnya telah menyatakan bahwa dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengan tindakan pembatasan, hanya jika keputusan tentang sanksi berasal dari Dewan Keamanan PBB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Erta Darwati
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper