Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengecek harta atau aset kekayaan milik Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.
Pengecekan lapangan berlangsung dua hari setelah proses klarifikasi laporan harta kekayaan yang dijalani pejabat Bea Cukai tersebut di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
"Hari ini kami melakukan pengecekan lapangan terkait dengan klarifikasi yang disampaikan oleh Andhi Pramono," ujarnya Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Seperti diketahui, Andhi telah menjalani proses klarifikasi atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya kepada KPK pada Selasa lalu.
Jadwal proses klarifikasi yang dijalani berbarengan dengan klarifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro.
Adapun obyek dari klarifikasi yang dijalani Andhi meliputi harta kekayaannya yang tercantum dalam LHKPN, maupun informasi harta kekayaan yang tersebar di media sosial. Misalnya, rumah mewah di kawasan Cibubur.
Baca Juga
Atas informasi yang berseliweran di media sosial itu, KPK mengonfirmasinya langsung kepada Andhi termasuk asal-usul dari harta tersebut.
"Beberapa diakui sebagai miliknya dan beberapa diakuinya bukan miliknya sehingga kemudian berkonsekuensi kepada apakah harta tersebut tercantum di dalam LHKPN-nya atau tidak," jelas Ipi.
Andhi telah menyebut bahwa rumah di kawasan Cibubur yang viral di media sosial itu belum menjadi kepemilikannya. Rumah tersebut saat ini merupakan milik orang tuanya.
"Mungkin mengenai rumah yang itu bukan dari hasil foto saya, tetapi memang sengaja diambil media. Itu adalah rumah yang ditempati orang tua saya sudah lama dan diberikan waris kepada saya," ujar Andhi kepada wartawan di Gedung KPK usai menjalani klarifikasi, Selasa (14/3/2023).
Berdasarkan LHKPN periode 2021 milik Andhi, dia melaporkan harta senilai Rp13,75 miliar. Dia tercatat memiliki 15 tanah dan bangunan di berbagai lokasi dengan nilai Rp6,98 miliar.
Kemudian, dia juga memiliki 13 kendaraan senilai Rp1,84 miliar, harta bergerak lainnya Rp706,5 juta, surat berharga Rp2,9 miliar, serta kas dan setara kasnya Rp1,2 miliar.
