Bisnis.com, SOLO - Presiden RI, Joko Widodo, memberikan ancaman kepada pemerintah pusat dan daerah atas implementansi penggunaan barang dalam negeri.
Tak tanggung-tanggung, ancaman yang diberikan Jokowi berkaitan dengan tukin (tunjangan kinerja) para Pegawai Negeri Sipil.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pidato di Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri 2023, di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2023).
Dalam pidato tersebut, orang nomor 1 di Indoensia itu tampak geram dengan kelakukan beberapa PNS, baik pusat ataupun daerah.
Hal tersebut lantaran Jokowi tahu jika APBN digunakan untuk membeli barang-barang impor dari luar negeri.
Mengacu pada alasan ini, Jokowi akan melakukan pengecekan dan menerapkan sanksi terhadap penggunaan barang dalam negeri, yang nantinya akan dihubungkan dengan tunjangan kinerja (tukin) dan sanksi.
Baca Juga
“Jadi, saya harapkan nanti akan kita cek lagi agar semuanya [pembelian produk dalam Negeri] menjadi optimal dan kalo tukinnya tadi sudah mestinya harus ada sanksinya juga,” ujarnya, Rabu.
Jokowi juga mewanti-wanti agar pemerintah pusat dan daerah tidak berbohong dengan melalukan repackaging barang-barang impor saja.
"Jangan sampe saya dengar ini ada hanya diganti kulitnya, dalemnya tetep barang impor repackaging."
Presiden melanjutkan jika dirinya selama ini sudah tahu tentang hal ini. Ia juga meminta agar Polri mengecek betul terkait implementasi APBN ini.
"Dipikir saya gak tau, ini hati hati saya perintahkan ke Polri dicek betul. Kalau ada seperti ini mau bohong-bohongan terus kita," tegasnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
