Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memaklumi perbedaan pendapat yang disampaikan antarmenteri terkait solusi keamanan depo BBM Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
Menurutnya, hal tersebut adalah hal yang wajar untuk terjadi. Sambil berkelakar, Muhadjir bahkan mengatakan bahwa dirinya juga memiliki pendapat yang berbeda dengan beberapa pihak.
Seperti diketahui, dua menteri kabinet pemerintahan Jokowi mengungkap opsi berbeda terkait solusi keamanan depo Pertamina Plumpang.
Kedua menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Erick berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah memindahkan lokasi depo Pertamina Plumpang. Sebaliknya, Luhut mengatakan warga Tanah Merah, Plumpang yang seharusnya dipindahkan.
“Biasalah itu beda, saya juga beda dengan [mereka] berdua kok,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Kemenko PMK, Rabu (8/3/2023).
Baca Juga
Diketahui, pemerintah baru-baru ini memutuskan untuk merelokasi depo BBM Plumpang ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo pascainsiden kebakaran pada Jumat (3/3/2023) malam.
"Kami sudah merapatkan bahwa kilang akan pindah ke tanah Pelindo," ujar Menteri BUMN Erick Thohir melalui keterangan lewat video, Senin (6/3/2023).
Erick menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pelindo terkait rencana relokasi ini. Lahan Pelindo akan siap dibangun untuk fasilitas TBBM milik PT Pertamina (Persero) pada akhir 2024.
Namun, dia menyebut bahwa pembangunan depo baru ini setidaknya membutuhkan waktu pembangunan sekitar 2-2,5 tahun.
Oleh sebabnya, Erick menyebut pihaknya akan terlebih dahulu membangun buffer zone di sekitar depo BBM Plumpang dan sejumlah fasilitas serta kilang Pertamina lainnya, seperti di Balongan dan Semarang.
Dia pun meminta dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat terkait rencana tersebut sebagai bagian dari upaya perlindungan.
"Ini menjadi solusi bersama yang kami harap dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat karena keamanan menjadi prioritas bagi kita semua," tuturnya.
