Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melibatkan aparat penegak hukum untuk mengusut ketidakwajaran harta kekayaan dari Rafael Alun Trisambodo atau RAT.
RAT merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu. Meski begitu, belakangan dia mengundurkan diri dari jabatannya, imbas dari tindakan penganiayaan oleh anaknya dan temuan gaya hidup mewah keluarganya.
Said pun menggarisbawahi adanya ketidakwajaran harta kekayaan RAT yang mencapai Rp56,1 miliar pada Desember 2021. Jumlah itu melampaui kekayaan atasannya, Dirjen Pajak Surya Utomo, sebesar Rp14,45 miliar.
Oleh sebab itu, Said berpendapat Kemenkeu harus memberikan pelajaran dengan meminta aparat penegak hukum untuk terlibat dalam memeriksa harta RAT, tak cukup lewat audit internal. Memang, sebelumnya, menginstruksikan Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk memeriksa harta kekayaan RAT.
“Masuknya aparat penegak hukum ini untuk menjaga kepercayaan pembayar pajak terhadap institusi Ditjen Pajak,” jelas Said dalam keterangan tertulis, Jumat (24/2/2023).
Dia menegaskan tindakan hukum harus dijatuhkan bila memang ada indikasi tindakan pelanggaran hukum seperti korupsi, pencucian uang, dan sejenisnya. Apalagi, lanjutnya, ada dugaan RAT tak melaporkan sebagian hartanya ke LHKPN.
Baca Juga
Said juga meminta Kemenkeu berkaca atas kasus RAT dan memastikan tata kelola good governance di internalnya.
“Pengawasan ke dalam harus lebih diintensifkan untuk meminimalisir berbagai kejadian fraud [kecurangan] yang terjadi dilingkungan Kemenkeu,” ucapnya.
Di samping itu, Said mengapresiasi langkah tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga sempat mencopot RAT dari jabatannya di DJP. Oleh sebab itu, dia juga mengajak masyarakat untuk tetap percaya ke petugas pemungut pajak.
Bagaimanapun, lanjutnya, sudah ada usaha keras Kemenkeu untuk menegakkan disiplin pegawainya. Sri Mulyani, lanjutnya, berusaha untuk terus membersihkan institusi pimpinannya dari berbagai tindakan menyimpang dari pegawainya.
Dia mencontohkan, Kemenkeu telah menjalankan penegakan disiplin pegawai sebanyak 114 orang pada 2021 dan sebanyak 96 orang pada 2022. Mereka dianggap tak berperilaku profesional maupun melakukan kecurangan.
“Hal ini penting sebab pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang strategis bagi penyelenggaraan negara dan pembangunan yang berkelanjutan,” ungkap Said.
Tak lupa, dia juga mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan putra RAT yang menyebabkan korban, yang merupakan anak petinggi GP Ansor, sampai kritis.
.jpg?w=300&h=221)
