Bisnis.com, JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) the Conference of Parties (COP) 27 sekaligus KTT G20 menyisakan pekerjaan yang berat, yakni mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan rendah karbon.
Sebab, capaian rerata daya saing daerah di Indonesia berada di level sedang, serta masih ada daerah berdaya saing rendah. Selain itu, kita masih terjebak dalam mindset yang mempertentangkan pembangunan ekonomi dan pelestarian.
Selaras dengan itu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mentransformasikan paradigma pembangunan yang selama ini dipandang eksploratif. Persoalannya, daerah belum sepenuhnya siap karena hingga awal 2023 belum ada terobosan yang konkret.
Konsep daya saing daerah berkelanjutan hadir sebagai moderasi antara tuntutan pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Fakta hari ini, profil daya saing daerah di level kabupaten masih berada pada level sedang, timpang secara kewilayahan, dan belum sepenuhnya dibangun di atas pilar pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia masih abai terhadap pemeliharaan lingkungan.
Penguatan daya saing di Indonesia turut menyisakan masalah ihwal perwujudan keadilan sosial. Pasalnya, sebagian besar daerah memiliki jumlah fasilitas kesehatan yang sedikit di level desa, padahal sarana dan prasarana di sektor kesehatan juga membutuhkan perhatian pemerintah dalam upaya memperkuat daya saing di daerah. Kasus kematian ibu dan bayi, masalah stunting, akses pendidikan, hingga persoalan ketimpangan pendapatan turut menjauhkan daerah dari ultimate goal sDGs: no one left behind.
Determinan input capaian brilian tersebut adalah proses perumusan kebijakan yang partisipatif, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan inovatif, serta manifestasi komitmen daerah dalam berbagai kebijakan berkelanjutan. Selama komitmen itu konkret, maka daerah akan mendulang kinerja ekonomi yang optimal dan berkelanjutan.
Baca Juga
Sebaliknya, persoalan pada daerah berdaya saing rendah adalah minimnya komitmen dan tindak lanjut daerah terhadap SDGs. Daerah berlomba-lomba mengejar realisasi investasi dengan mengorbankan lingkungan, tetapi tidak mendapat hasil setimpal.
Persoalan lainnya adalah keberadaan regulasi yang tidak pro keberlanjutan dan berbiaya tinggi mendeterminasi minimnya minat investor. Buruknya kualitas infrastruktur dasar hingga infrastruktur ekonomi makin memperparah capaian daya saing daerah. Terakhir, lemahnya kualitas SDM pada akhirnya menurunkan daya tarik investasi di daerah.
Hingga hari ini, implementasi pembangunan berkelanjutan masih stagnan di tengah penguatan daya saing daerah yang makin eksploratif. Kelestarian lingkungan acapkali menjadi korban atas nama pertumbuhan ekonomi. Hal ini beranjak dari fakta bahwa penguatan daya saing investasi dan pemeliharaan kelestarian lingkungan selama ini diposisikan secara vis a vis. Akibatnya, daerah selalu dihadapkan pada dilema: memajukan perekonomian atau menjaga kelestarian alam?
Paradigma daya saing kerap diasosiasikan dengan kerja kapitalistik tanpa menafikan peran daya dukung lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dampaknya, daerah berlomba-lomba meningkatkan kapasitas ekonomi dan mengabaikan atensi pada tiga aspek tersebut. Perubahan iklim hingga kerusakan lingkungan menjadi harga mahal yang harus dibayar publik akibat salah hadap kiblat pembangunan daerah. Padahal, upaya penguatan daya saing daerah sejatinya dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa harus mengorbankan berbagai hal.
Rekomendasi KTT G20 mengamanatkan negara untuk mengkonkretkan komitmen negara percepatan mempercepat pencapaian SDGs dalam rangka mewujudkan kemakmuran. Disisi lain, COP 27 (dalam Sharm el-Sheikh Implementation Plan) mengakui prioritas mendasar untuk menjaga ketahanan pangan dan kualitas lingkungan sambil memastikan perlindungan sosial dan lingkungan. Bahkan COP 27 menegaskan bahwa pemulihan ekonomi di masa pandemi tidak boleh dijadikan dalih untuk mengesampingkan aksi iklim dan implementasi pembangunan berkelanjutan.
Gagasan daya saing daerah berkelanjutkan menawarkan peta jalan internalisasi dan implementasi agenda global tersebut di Indonesia. Pemerintah Pusat diharapkan bergegas melakukan perbaikan kebijakan, kelembagaan, dan inovasi. Kesempatan itu terbuka lebar dalam agenda perumusan turunan UU Cipta Kerja dan penyusunan RPJPN 2025—2045 beserta dokumen turunannya.
Pemerintah dapat menggunakan pendekatan insentif terhadap berbagai upaya yang mendukung pelestarian lingkungan dan realisasi investasi hijau. Sebab, saat ini, daerah memberikan atensi terhadap berbagai insentif yang diberikan Pemerintah Pusat.
Kick off pertobatan ekologis di daerah bergantung pada political will kepala daerah beserta jajaran. Ke depannya, pemda harus melakukan pengembangan inovasi dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan. Di sisi lain, pemerintah daerah berkomitmen melaksanakan pelayanan publik berbasis digital terkait pajak, perizinan, dan administrasi lainnya. Perumusan kebijakan yang deliberatif, partisipatif, serta berbasis insentif akan mengakselerasi kinerja daya saing daerah secara berkelanjutan.
