Bisnis.com, JAKARTA - Pewarta Radio New Zealand (NRZ) Johnny Blades menilai bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi Pemerintah Selandia Baru untuk mengambil peran dan menjadi solusi dalam penyelamatan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens.
Blades mengatakan, Pemerintah Selandia Baru yang sebelumnya terlibat dalam upaya perdamaian dalam konflik Bougainville seharusnya mulai memainkan peran mereka sebagai perantara yang jujur dalam kasus yang saat ini terjadi di Indonesia.
"Ini adalah keberhasilan kebijakan luar negeri yang besar, Anda tidak pernah mendengarkan. Mungkin kita bisa memainkan peran serupa di Papua," ujarnya seperti dikutip dari NZ Herald, Senin (20/2/2023).
Di sisi lain, Blades menilai bahwa penyaderaan tersebut menjadi bentuk keputusasaan dari pihak Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Menurutnya, keinginan OPM yang tak kunjung disetujui oleh Pemerintah Indonesia mengharuskan organisasi tersebut mencari bantuan dari masyarakat internasional.
"Para aktivis itu tidak benar-benar didengarkan oleh masyarakat internasional dan kini mereka ingin masyarakat internasional melakukan sesuatu untuk itu," terang Blades.
Baca Juga
Sebelumnya, Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins dikabarkan telah menerima tuntutan KKB Papua sebagai syarat untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera sejak pekan lalu.
Kepala Urusan Luar Negeri dan Dewan Diplomatik Selandia Baru Akouboo Amatus Douw mengatakan pihaknya juga telah mengetahui bahwa warga negaranya itu kini tengah digunakan sebagai jaminan politik OPM.
OPM mengancam akan membunuh pilot asal Selandia Baru jika Pemerintah Indonesia bersikukuh untuk tidak mengakui kemerdekaan Papua.
"Termasuk seruan kepada Selandia Baru untuk memutuskan hubungan militer dengan Indonesia," terangnya melansir Stuff, Kamis (16/2/2023).
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru (MFAT) juga telah melihat foto dan video penyaderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens. Namun, mereka enggan memberi komentar terkait video yang diunggah pada Rabu (15/2/2023).
"Kami sudah mengetahui foto dan video yang beredar, tetapi tidak akan berkomentar lebih lanjut pada tahap ini," demikian pernyataan MFAT seperti dilansir dari CNN, Kamis (16/2/2023).
Adapun, Pemerintah Selandia Baru juga telah mengutus 3 diplomatnya ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk memantau perkembangan upaya pencarian dan meninjau jalur evakuasi serta kesiapan rumah sakit di Kabupaten Mimika sebagai lokasi perawatan intensif pertama bagi pilot asal Selandia Baru itu.