Bisnis.com, JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membutuhkan dana sekitar US$1 miliar atau sekitar Rp15,16 triliun untuk operasi bantuan gempa Turki.
Seruan itu disampaikan oleh PBB setelah sebelumnya organisasi tersebut meluncurkan permohonan bantuan sekitar US$400 juta untuk warga Suriah.
"Kita harus mendukung mereka di saat-saat gelap mereka dan memastikan mereka menerima dukungan yang dibutuhkan," ujar Kepala Bantuan PBB Martin Griffiths dikutip dari AlJazeera, Jumat (17/2/2023).
Griffiths mengatakan, banyak dari korban gempa yang merasakan sakit hati yang mendalam usai harus kehilangan keluarga, teman, hingga harta benda yang mereka miliki.
Menurutnya, meski upaya penyalamatan masih terus dilakukan, jumlah orang yang berhasil diselamatkan nyatanya terus mengalami penurunan yang signifikan setiap harinya. Kini, sedikitnya 36.187 korban tewas ditemukan di wilayah Turki Utara.
Sementara di Suriah, pemerintah setempat setidaknya telah melaporkan 5.800 kasus kematian.
Baca Juga
"Bagi keluarga yang masih menunggu untuk mendapatkan kabar kerabat mereka yang hilang, ada kemarahan yang meningkat atas apa yang mereka lihat," katanya.
Banyaknya korban yang jatuh dalam bencana kali ini membuat pemerintah berjanji untuk menyelidiki siapa pun yang bertanggung jawab atas runtuhnya ratusan bangunan di Turki.
Wakil Presiden Turki Fuat Oktay mengatakan, pihaknya telah menemukan 113 tersangka yang diidentifikasi bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
"Perintah penahanan telah dikeluarkan untuk 113 orang itu," katanya pada Sabtu (11/2/2023) malam, seperti dilansir dari Reuters, Jumat (17/2/2023).
Gempa yang telah meruntuhkan banyak bangunan di Turki ini membuat para korban, pakar, dan orang-orang di negara itu lantas menyalahkan konstruksi yang buruk terlihat dari tingkat kerusakan di negara itu.
Menurut penjelasan Menteri Lingkungan Hidup, Murat Kurum, gempa berkekuatan magnitudo 7,8 itu setidaknya telah meruntuhkan 24.921 bangunan di seluruh wilayah Turki.
Partai oposisi menuduh pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan tidak menegakkan peraturan bangunan, dan salah membelanjakan pajak khusus yang dikenakan setelah gempa bumi besar terakhir pada tahun 1999 untuk membuat bangunan lebih tahan terhadap gempa.
