Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Pemprov DKI dan Pemprov Jabar Kaji Anggaran Proyek MRT Jakarta Bekasi

Pemprov DKI dan Pemprov Jabar menkaji pembebasan lahan dan anggaran untuk proyek MRT East-West.
Nabil Syarifudin Al Faruq
Nabil Syarifudin Al Faruq - Bisnis.com 17 Februari 2023  |  15:14 WIB
Pemprov DKI dan Pemprov Jabar Kaji Anggaran Proyek MRT Jakarta Bekasi
Pengendara sepeda motor melintas di samping proyek pembangunan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Senin (16/1/2023). JPM Dukuh Atas nantinya akan menghubungkan Stasiun LRT Setiabudi dengan Stasiun KRL Sudirman melewati Sungai Ciliwung yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dengan mengintegrasikan beragam moda transportasi seperti kereta Commuterline, MRT, LRT Jabodebek, Transjakarta hingga angkot. ANTARA FOTO/Galih Pradipta - rwa.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat (Jabar) mengkaji pembebasan lahan dan anggaran dana proyek MRT East-West. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, dalam penandatangan MoU yang dilakukan bersama Pemprov DKI Jakarta disepakati fase untuk rute yang akan digunakan.

“Kami baru menyepakati fase. Rute sedang dibahas karena ada beberapa opsi, sebab proyek tersebut memiliki jarak dari perbatasan DKI Jakarta ke ujung Bekasi,” jelas Ridwan dalam konferensi pers di Gedung Sate, Jumat (17/2/2023). 

Ridwan juga menyampaikan Kota Bekasi nantinya juga harus menyediakan bangunan depo MRT. Adapun lokasi depo saat ini sedang dalam kajian. 

“Kota Bekasi nantinya harus menyediakan depo. Depo ini sedang dalam alternatif yang paling memadai dan tersedia lahanya,” jelasnya. 

Lebih lanjut, terkait masalah dana juga masih dalam pembicaraan. Kedua provinsi dan kota akan berkontribusi. 

“Untuk angkanya belum bisa kami sampaikan karena masih dalam proses pemilihan bentuk-bentuk lokasi yang nantinya berkonsekuensi pada anggaran,” ujarnya. 

Anggaran proyek MRT East-West tersebut juga akan berasal dari pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA), namun untuk jumlah anggarannya belum bisa diumumkan. 

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Pemprov Jawa Barat dan Wali Kota Bekasi resmi melakukan penandatangan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) perihal pembangunan MRT East-West (Cikarang-Jakarta-Balaraja) fase 1-stage 1 (Tomang-Medan Satria). 

Ridwan mengatakan, penandatangan MoU merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk memulai pembangunan MRT jalur Barat ke Timur, yang dimulai dari Provinsi Banten di Balaraja, melewati DKI di Tomang, kemudian masuk ke Kota Bekasi dan dilanjutkan ke Cikarang.

“Untuk tahap 1 akan ada percepatan, di DKI berlokasi di Tomang, sementara di Kota Bekasi di Medan Satria. Mudah-mudahan dalam hitungan tahun yang tidak terlalu lama,” ujarnya. 

Diharapkan dengan tersedianya transportasi MRT di wilayah tersebut, puluhan warga Kota Bekasi yang biasanya naik mobil bisa beralih ke transportasi massal, sehingga mengurangi tingkat stres dan beban ekonomi, serta menjadikan wilayah ekonomi lebih maju karena pergerakan lebih cepat.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menambahkan, pembangunan MRT East-West akan dimulai pada 2024. Pembangunan untuk mengatasi kebutuhan perkerataapian di wilayah-wilayah tersebut. 

“Untuk pengerjaan MRT East-West tersebut sementara waktu dari Jakarta perbatasan Rorotan kami perpanjang sampai Medan Satria kurang lebih 1,5 kilo,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mrt ridwan kamil heru budi hartono jica Pemprov DKI pemprov jabar
Editor : Nancy Junita

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top