Bisnis.com, JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan akan menghormati keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika melakukan reshuffle alias perombakan kabinet pada Rabu Pon 1 Februari 2023.
Sebagai informasi, belakangan menguat isu bahwa Jokowi akan melakukan reshuffle pada Rabu Pon. Alasannya, Kepala Negara itu memang kerap kali mengambil keputusan penting kenegaraan pada Rabu Pon.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pun menjelaskan, konstitusi sudah menegaskan bahwa reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif seorang presiden. Oleh sebab itu, PAN akan menghormati konstitusi.
“Hal itu diatur di pasal 17 UUD RI 1945 bahwa dalam menjalankan pemerintahannya presiden dibantu oleh menteri-menteri yang membidangi urusan tertentu di pemerintahan, yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden,” jelas Yoga saat dikonfirmasi, Senin (30/1/2023).
Yoga meyakini Jokowi punya pertimbangan tersendiri jika memang akan melakukan reshuffle pada Rabu Pon 1 Februari nanti. Menurutnya, tak ada yang salah jika pertimbangan itu terkait kinerja atau sebatas politik.
“Presiden tentu memiliki pertimbangan yang khusus dan detail yang berkaitan dengan kinerja menteri yang berdampak kepada kinerja pemerintahan dan juga karena pertimbangan politik agar dapat menjalankan tugas,” ujarnya.
Baca Juga
Dia menegaskan, PAN akan menyerahkan urusan reshuffle kepada Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi beberapa kali sudah meminta masyarakat untuk sabar menunggu rencananya reshuffle kabinet.
"Tunggu [saja]," ujarnya di sela-sela peninjauan proyek sodetan kali Ciliwung, di Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Kepala Negara masih enggan membeberkan ihwal waktu dan siapa saja pembantunya yang akan diganti. Terakhir, pada kunjungan ke Pasar Tanah Abang Blok A beberapa waktu lalu, Jokowi juga memberikan jawaban yang sama.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat juga memprediksi Jokowi akan mengumumkan reshuffle pada Rabu Pon.
“Ya biasanya Rabu Pon, Rabu Pon ya. Rabu Pon itu setiap bulan ada Rabu Pon. Nah jadi kita tunggu saja, Rabu Pon-nya itu yang bulan apa,” jelas Djarot saat ditemui Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Beberapa kesempatan, PDIP terang-terangan sudah meminta dua menteri yang berasal dari Partai NasDem, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, untuk dievaluasi.
