Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pejabat pemerintah Ukraina mundur seiring dengan langkah Presiden Volodymyr Zelensky merombak personel di seluruh pemerintahannya.
Dilansir dari BBC, daftar pejabat pemerintahan Ukraina yang mengundurkan diri pada hari ini, Selasa (24/1/2023) meliputi seorang penasihat utama, empat wakil menteri, dan lima kepala daerah (gubernur).
Alasan di balik pengunduran diri berjemaah adalah gerakan antikorupsi secara luas yang diluncurkan oleh negara tersebut.
Untuk diketahui, baru-baru ini otoritas setempat menemukan adanya klaim mengenai perkara suap, hingga laporan mengenai pejabat membeli makanan dengan harga yang tengah naik, serta satu pejabat dituduh mempraktikkan gaya hidup mewah.
Staf senior pemerintahan Mykhailo Podolyak mengatakan Presiden Zelensky menanggapi tuntutan utama publik yakni untuk menerapkan keadilan pada semua orang.
Bahkan, lanjut Podolyak, Presiden telah melarang pejabat negara meninggalkan negara itu kecuali untuk urusan resmi.
Baca Juga
Adapun, pejabat pertama yang mengundurkan diri pada hari ini yaitu Wakil Kepala Kantor Presiden Kyrylo Tymoshenko. Tugas Tymoshenko yaitu mengawasi kebijakan regional dan sebelumnya bekerja pada kampanye pemilihan Zelensky.
Setelah Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina Februari 2022, Tymoshenko kerap menjadi juru bicara pemerintah.
Di sisi lain, dia sempat terlibat dalam skandal atas penggunaan mobil mahal, kendati hal tersebut disangkal olehnya.
Dalam sebuah unggahan di Telegram, Tymoshenko berterima kasih kepada Zelensky atas kesempatan untuk melakukan perbuatan baik setiap hari dan setiap menit.
Selain Tymoshenko, Wakil Menteri Pertahanan Vyacheslav Shapovalov ikut mengundurkan diri. Pengunduran dirinya menyusul laporan bahwa dia mengawasi pembelian persediaan makanan militer dengan harga yang dinaikkan dari sebuah perusahaan yang relatif tidak dikenal.
Departemen Pertahanan menyebut laporan tersebut sebagai kesalahan teknis dan mengklaim tidak ada uang yang berpindah tangan.
Laporan tersebut pun sempat membuat Menteri Pertahanan Oleksii Reznikov diperiksa oleh otoritas.
Berikut daftar pejabat pemerintah Ukraina yang juga berhenti per hari ini:
- Wakil Jaksa Agung Oleskiy Symonenko
- Wakil Menteri Pembangunan Masyarakat dan Wilayah Ivan Lukeryu
- Wakil Menteri Pembangunan Masyarakat dan Wilayah Vyacheslav Negoda
- Wakil Menteri Kebijakan Sosial Vitaliy Muzychenk; dan
- Gubernur Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kyiv, Sumy dan Kherson.
Untuk diketahui, Ukraina memiliki sejarah terkait dengan korupsi. Pada 2021, Transparency International menempatkan negara tersebut di peringkat 122 dari 180 negara dalam peringkat negara paling korup.
Tindakan keras dan tegas terhadap korupsi disebut menjadi salah satu tuntutan utama Uni Eropa jika Ukraina ingin memajukan permohonannya untuk bergabung dengan blok tersebut.
Dalam pidatonya pada Minggu (23/1/2023), Zelensky berjanji bahwa tidak akan kembali ke cara hidup masa lalu orang-orang yang dekat dengan lembaga negara.
Komentar Zelensky itu disampaikan setelah penangkapan Wakil Menteri Infrastruktur Ukraina Vasyl Lozinskyi pada Sabtu (21/1/2023), karena dicurigai menerima suap senilai lebih dari U$350.000 (285.000 euro) atas pasokan generator listrik. Tuduhan itu dibantah oleh Lozinskyi.
Sementara itu, Ketua Partai Servant of the People David Arakhamia mengatakan bahwa pejabat yang korup dapat menghadapi hukuman penjara.
“Pejabat di semua tingkatan telah terus-menerus diperingatkan melalui saluran resmi dan tidak resmi: fokus pada perang, membantu para korban, mengurangi birokrasi dan berhenti melakukan bisnis yang meragukan. Banyak dari mereka yang benar-benar mendengarkan, tetapi beberapa, sayangnya, tidak,” katanya dalam pernyataan melalui Telegram, dikutip BBC.
"Jika tidak bekerja dengan cara yang beradab, itu akan dilakukan sesuai dengan hukum masa perang. Ini berlaku baik untuk pembelian generator baru-baru ini maupun skandal baru di kementerian pertahanan,” lanjutnya.
Kendati ada reformasi antikorupsi dalam beberapa tahun terakhir, Kyiv tengah menghadapi taruhan yang tinggi lantaran sedang menerima bantuan keuangan senilai miliaran dolar dari sekutu Barat.
