Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kasus Korupsi di Ukraina, Zelensky Segera Ganti Pejabat Senior dan Menteri

Kasus korupsi membelit pemerintahan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di tengah negara itu berjuang mendapatkan bantuan tank Leopard 2 dari anggota NATO.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dalam forum diskusi yang di adakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) secara daring, Jumat (27/5/2022)./Dok. FPCI
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dalam forum diskusi yang di adakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) secara daring, Jumat (27/5/2022)./Dok. FPCI

Bisnis.com, JAKARTA – Kasus korupsi membelit pemerintahan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di tengah negara itu berjuang mendapatkan bantuan tank Leopard 2 dari anggota NATO.

Dilansir Channel News Asia, Selasa (24/1/2023), Zelenskyy mengatakan perubahan personel sedang dilakukan di tingkat senior dan bawah, menyusul tuduhan korupsi paling terkenal sejak invasi Rusia yang mengancam untuk meredam antusiasme Barat terhadap pemerintah Kyiv.

Laporan tentang skandal baru di Ukraina, yang memiliki sejarah panjang pemerintahan yang goyah, muncul ketika negara-negara Eropa berselisih tentang pemberian tank Leopard 2 buatan Jerman.

"Sudah ada keputusan personel - beberapa hari ini, beberapa besok - mengenai pejabat di berbagai tingkat di kementerian dan struktur pemerintah pusat lainnya, serta di daerah dan penegakan hukum," kata Zelenskyy dalam pidato video malamnya pada Senin (23/1/2023) malam.

Zelensky tidak mengidentifikasi pejabat yang akan diganti.

Beberapa media Ukraina melaporkan bahwa menteri kabinet dan pejabat senior dapat dipecat dalam waktu dekat.

Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kyrylo Tymoshenko, mengatakan dia telah meminta Zelensky untuk membebaskannya dari tugas.

Dia tidak memberikan alasan, tetapi media melaporkan sebelumnya bahwa dia mungkin menjadi bagian dari perombakan.

Pada Minggu (22/1/2023), polisi anti-korupsi mengatakan bahwa mereka telah menahan wakil menteri infrastruktur karena dicurigai menerima pembayaran kembali sebesar US$400.000 atas impor generator September lalu, tapi tuduhan dibantah oleh menteri tersebut.

Sebuah surat kabar menuduh Kementerian Pertahanan membayar lebih kepada pemasok untuk makanan tentara. Pemasok mengatakan telah melakukan kesalahan teknis dan tidak ada uang yang berpindah tangan.

David Arakhamia, Kepala partai Servant of the People, mengatakan para pejabat harus "fokus pada perang, membantu korban, memangkas birokrasi, dan menghentikan bisnis yang meragukan".

"Kami pasti akan memenjarakan secara aktif musim semi ini. Jika pendekatan manusiawi tidak berhasil, kami akan melakukannya sesuai dengan darurat militer," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Nancy Junita
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper