Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menceritakan upayanya dalam mengungkap kasus hukum di lingkungan perusahaan pelat merah, sejak menjabat di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2019. Pengungkapan kasus Jiwasraya hanya permulaan.
Dia menegaskan tidak bakal memberikan toleransi bagi tindakan yang merugikan keuangan BUMN, sekaligus membuat perusahaan milik negara lebih transparan dan profesional. Hal itu disampaikan Erick pada acara rilis hasil Survei Nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk "Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM, serta Peta Politik Terkini", Minggu (22/1/2023).
"Untuk masalah bersih-bersih BUMN, saya rasa saya tidak segan-segan mendorong yang namanya kasus-kasus hukum di BUMN, kasus Jiwasraya dari 2006 itu tidak pernah dilakukan, ketegasan, tetapi alhamdulillah saya melaporkan kepada Pak Presiden Joko Widodo dan beliau sangat mendukung," ujarnya, dikutip dari siaran pers, Senin (23/1/2023).
Mantan Presiden Inter Milan itu menyampaikan dirinya selalu intens berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh BUMN.
Dia menilai pengungkapan Jiwasraya hanya permulaan lantaran banyak juga dana pensiun di BUMN yang bermasalah.
"Kemarin saya warning, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kita mendorong investasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar," ucapnya.
Baca Juga
Erick juga menyebut kasus yang terjadi di perusahaan Garuda Indonesia hingga Waskita Beton turut berdampak negatif bagi keuangan perusahaan.
"Waskita beton ini juga, terima kasih teman-teman penegak hukum bisa menginformasikan, karena memang secara data waktu itu kita sudah melihat sepertinya ada penipuan, artinya secara publik waktu itu mengeluarkan rights issue, surat utang atau apalah, saya lupa detailnya, tetapi ternyata penggunaannya tidak benar," lanjut dia.
Aksi bersih-bersih, lanjut Erick, juga dilakukan dengan merampingkan jumlah BUMN dari 108 menjadi 41 perusahaan. Dia mengklaim perampingan ini terbukti memberikan hasil yang lebih baik dengan meningkatnya kinerja BUMN.
"Laba BUMN ketika saya masuk Rp 13 triliun sekarang menjadi Rp 125 triliun dan InsyaAllah untuk tahun ini angkanya bisa di atas Rp 200 triliun, artinya Pak dari 13 ke 125 hampir 860 persen lebih, nanti masih naik lagi," tuturnya.
Pria yang sebelumnya menjadi Ketua Tim Kampanye Jokowi–Maruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 itu menyebut sebelumnya 70 persen BUMN mengalami kerugian. Saat ini, kata Erick, 32 dari 41 BUMN diproyeksikan saat ini dalam kondisi yang sehat.
"Ini hal-hal yang saya rasa kenapa menerapkan pemilihan orang-orang yang baik di posisi dirut BUMN itu menjadi penting dan memang jangan sampai diintervensi politik, ini yang kita harus jaga," ujarnya.
