Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin meminta setiap kepala daerah dapat mengakselerasi pembangunan di wilayah yang dipimpin oleh mereka.
Hal ini disampaikannya secara virtual untuk menutup Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 di Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023),
Ma’ruf meminta pada tahun kepala daerah dapat memaknainya sebagai momentum untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, guna mendorong transformasi ekonomi di daerah.
“Pada kesempatan ini, saya ingin menekankan beberapa hal. Pertama, para kepala daerah dan Forkopimda agar mengambil langkah-langkah yang bersifat terobosan untuk menggairahkan pembangunan daerah,” pesannya, Selasa (17/1/2023).
Lebih lanjut, Wapres RI Ke-13 ini juga meminta agar para kepala daerah terus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, terutama jika ditemui kebijakan sektoral dari kementerian/lembaga yang berpotensi menghambat pembangunan daerah. Sebab, setiap daerah memiliki karakteristik berbeda. Sehingga kebijakan yang diterapkan pun tentu berbeda.
“Kedua, setiap daerah memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan intervensi pembangunan yang khas untuk setiap wilayah,” imbuhnya.
Baca Juga
Oleh karena itu, orang nomor dua di Indonesia ini mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memadukan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan yang terpadu, inklusif, dan berkelanjutan.
Secara khusus, dia juga meminta perhatian lebih pada upaya memperbaiki rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah. Begitu pun upaya meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian daerah, hingga ke level desa.
“Ketiga, faktor kelembagaan dan aturan main merupakan faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah,” ungkapnya.
Terakhir, Ma’ruf pun berpesan bahwa di era keterbukaan saat ini, para kepala daerah dan Forkopimda harus memperkuat pola kerja sama dan kolaborasi, baik di internal pemerintahan, maupun dengan para pemangku kepentingan strategis lainnya. Demikian pula, dibutuhkan penguatan langkah yang bersifat inovasi dalam pelayanan publik yang berbasis digital.
“Kita berharap kemajuan teknologi digital, akan berpengaruh atas keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, termasuk dalam penguatan ekosistem UMKM, dan sistem perlindungan sosial yang efektif," pungkas Ma’ruf.
