Bisnis.com, JAKARTA - Para politisi milenial alias politisi muda dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kompak menolak penerapan sistem pemilu proporsional tertutup.
Wakil Ketua Umum PP AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) Adanti Pradipta misalnya, yang menyatakan selama ini politisi muda apalagi perempuan sangat kecil kesempatannya menjadi anggota DPRD apalagi DPR.
Namun, lanjutnya, setidaknya dengan sistem pemilu proporsional terbuka yang mereka masih punya kesempatan untuk mempromosikan diri kepada calon pemilihnya. Di sisi lain, dengan proporsional tertutup, kesempatan mereka akan tertutup.
"Kalau terbuka bisa lebih bergerak. Kalau tertutup belum tentu dijadikan nomor urut satu," jelas Adanti dalam diskusi AMPG Talks di Studio Cikajang, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).
Pendapat senada juga disampaikan Ketua DPP Barisan Muda (BM) PAN Riyan Hidayat. Dia menegaskan, sistem pemilu proporsional tertutup secara prinsip sudah mengurangi hak rakyat dalam berdemokrasi sehingga ini bukan urusan para politisi namun juga orang banyak.
"Bukan soal siapa yang diuntungkan, laki-laki atau perempuan, tapi bagaimana meletakan bahwa kedaulatan itu milik rakyat," ujar Riyan.
Baca Juga
Sementara politisi milenial dari Angkatan Muda Ka'bah PPP Khairany Soraya P. menyatakan sistem pemilu proporsional tertutup sangat berpotensi menumbuhkan budaya politik uang di internal partai politik. Bagaimanapun, lanjutnya, hanya para elite partai yang menentukan siapa yang jadi pilihan utama untuk kursi DPR dan DPRD.
"Misal, saya mau nyaleg, [sebagai politisi muda] siapa yang kenal saya? Jadi akan ada, di internal, 'Pak saya nomor urut berapa nih?'," ujar Soraya.
Begitu juga dengan pendapat Juru Bicara PSI Dedek Prayudi alias Uki mengatakan dari pengalaman pada Pemilu 2019, dia melihat dengan sistem proporsional terbuka, para calon legislatif sangat mendekatkan diri ke calon pemilihnya.
"Nah, saya enggak kebayang, gimana kalau tertutup, siapa yang akan didekatin?" ungkap Uki.
Oleh sebab itu, dia menilai sistem proporsional terbuka merupakan pilihan terbaik demokrasi Indonesia sebab akan mendekatkan para legislator kepada konstituennya.
