Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah China bersikeras telah transparan dengan komunitas internasional perihal data Covid-19-nya. Hal ini membalas kritik Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa penghitungan kematian akibat Virus Corona mengecilkan skala wabah yang sesungguhnya.
Ada kekhawatiran internasional atas peningkatan tajam infeksi Covid-19 di China sejak Beijing tiba-tiba mencabut pembatasan keras selama bertahun-tahun bulan lalu. Rumah sakit dan krematorium pun mengalami kewalahan.
Lebih dari selusin negara telah memberlakukan aturan Covid-19 baru pada pengunjung dari China setelah wabah itu, mengharuskan semua kedatangan untuk menyerahkan tes virus negatif dengan beberapa penyaringan air limbah dari penerbangan yang datang dari negara terpadat di dunia.
China hanya mencatat 23 kematian akibat Covid-19 sejak Desember, setelah secara dramatis mempersempit kriteria untuk mengklasifikasikan kematian tersebut.
Statistik Beijing tentang gelombang wabah Covid-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya sekarang secara luas dilihat oleh negara lain tidak mencerminkan kenyataan.
Di Jenewa pada Rabu (4/1/2023), Direktur Kedaruratan WHO Michael Ryan mengatakan organisasi global itu tidak memiliki "data lengkap" dari China.
Baca Juga
"Kami percaya bahwa angka saat ini yang diterbitkan dari China kurang mewakili dampak sebenarnya dari penyakit ini dalam hal penerimaan rumah sakit, dalam hal penerimaan ICU, dan khususnya dalam hal kematian," katanya.
Definisi yang digunakan Beijing adalah "sangat sempit", tambahnya.
Beijing membalas pada Kamis (5/1/2023), bersikeras bahwa China "selalu berbagi informasi dan data yang relevan dengan komunitas internasional, dengan sikap terbuka dan transparan".
"Kami ... berharap sekretariat WHO akan menjunjung tinggi posisi ilmiah, objektif dan adil, dan melakukan upaya untuk memainkan peran positif bagi tanggapan dunia terhadap tantangan pandemi," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning dalam konferensi pers dikutip Channel News Asia.
Dia juga mendesak negara-negara agar tidak memberlakukan pembatasan perjalanan baru pada kedatangan dari China, sebaliknya menyerukan mereka untuk "bekerja sama melindungi pergerakan orang".
