Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin memastikan bahwa presiden hanya akan mengganti atau reshuffle kabinet kepada menteri yang memiliki kinerja tidak baik.
Ma'ruf mengaku telah memberikan masukan kepada Preiden Joko Widodo (Jokowi) terkait reshuffle kabinet. Namun menurutnya segala masukan dan penilaian kinerja, keputusan finalnya tetap dipegang oleh Kepala Negara.
“Sekali lagi, kalau bertanya soal reshuffle itu adalah hak prerogratif dari Presiden dan Presiden kapan saja bisa melakukan reshuffle. Kalau dilihat misalnya ada pembantunya atau menteri yang tidak tampil dan tidak bekerja dengan baik [maka bisa diganti]. Saya kira kita tunggu saja,” tuturnya kepada wartawan saat ditemui di Masjid Raya At-Taqwa, Jumat (6/1/2023)
Orang nomor dua di Indonesia itu juga menyampaikan bahwa selama jajaran menteri bekerja sesuai dengan tugasnya, maka tidak perlu takut akan digantikan. Namun sebaliknya, apabila ada yang tidak bekerja dengan baik, tentunya menjadi daftar pertimbangan untuk dirombak.
“Jadi, apabila Presiden melihat ada Menteri [yang bekerja] kurang baik, kerjanya kurang baik pasti direshuffle. Apakah itu nanti Presiden punya pandangan seperti itu kita tunggu saja. Itu hak prerogatif presiden,” tuturnya.
Wapres RI Ke-13 ini pun mengimbau agar selain bekerja dengan baik, jajaran Menteri diharapnya juga dapat menunjukkan hasil yang mumpuni kepada masyarakat. Mengingat, mereka dinilainya sebagai penilai yang adil terhadap performa Pemerintah.
Baca Juga
“Orang-orang juga bisa lihat [kinerja menteri]dan lagi itu hak prerogratif presiden. Nanti presiden yang memutuskan semua. Saat masuk semua informasi-informasi itu menteri itu kaya gini, menteri ini kaya gitu. Nanti di tangan Presiden. Tunggu saja. Kalau Presiden mau pasti ada reshuffle,” pungkas Ma’ruf.
Sebelumnya Jokowi kembali memberi sinyal mengenai perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.
"Besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu, kata Jokowi singkat saat ditanya awak media soal isu reshuffle dalam keterangan pers di sela-sela meninjau kawasan produksi Minyak dan Gas Bumi (Migas) PT Pertamina Hulu Rokan Dumai di Kota Dumai, Riau yang ditayangkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Kamis (5/1/2023).
Sementara itu, sinyal perombakan Kabinet Indonesia Maju pada 2023 ini bukan kali pertama disampaikan Presiden RI Ke-7 itu. Sebelumnya, orang nomor satu di Indonesia ini pun sempat mengimbau semua pihak agar menunggu kemungkinan reshuffle kabinet di sela-sela meninjau Pasar Tanah Abang Jakarta pada Senin (2/1/2023).
"Ya tunggu saja," kata Jokowi.
Jawaban serupa juga dilontarkan Jokowi saat disinggung kemungkinan perubahan komposisi partai politik di jajaran Kabinet Indonesia Maju.
Sementara itu, di Jakarta isu perubahan komposisi kabinet menguat setelah muncul rumor bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate berencana mengundurkan diri dari jabatannya.
Rumor itu tak bertahan lama karena Johnny segera merilis pernyataan bahwa hal tersebut tidak benar.
"Mengingat informasi terkait dengan tugas kami sebagai Menkominfo RI yang telah beredar secara luas di masyarakat, khususnya dalam media sosial, maka dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh Bapak Presiden sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju," tulis Johnny dalam pernyataan yang disebarkan ke awak media, Kamis (5/1/2023) sore.
Johnny yang menjabat Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem menegaskan kembali bahwa keputusan reshuffle kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden Jokowi.
"Perlu ditegaskan kembali bahwa membentuk dan mengubah atau mengganti anggota kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif Presiden sesuai konstitusi Indonesia," ujarnya.
Sekadar informasi, Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 sebelumnya sudah tiga kali mengalami perombakan oleh Presiden Jokowi.
Pertama, pada 23 Desember 2020, terdapat enam pejabat baru untuk pos Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Kedua, pada 28 April 2021 Jokowi melakukan reshuffle kedua Kabinet Indonesia Maju dengan melantik dua pejabat baru untuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Ketiga, reshuffle ketiga terjadi pada 15 Juni 2022 saat Jokowi melantik sejumlah pejabat baru untuk pos Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang(ATR)/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
