Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menegaskan bahwa aplikasi pelacakan Covid-19 PeduliLindungi akan tetap diberlakukan dan akan saling terintegrasi meskipun PPKM telah dicabut.
"Tentang PeduliLindungi masih dilakukan dan diintegrasikan dengan yang lainnya," tegasnya kepada wartawan usai melakukan pemantauan korban gempa Cianjur, Rabu (4/1/2023).
Lebih lanjut, dia kembali mengingatkan agar masyarakat memahami bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir di Indonesia sekalipun pemerintah telah menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir 2022 lalu.
"Sekali lagi, [saya ingatkan] PPKM ini pencabutan pembatasan gerakan masyarakat. Karena Covid-19 dinyatakan belum selesai, sebagian sudah oleh WHO maka agar masyarakat tetap waspada," katanya
Wapres RI Ke-13 ini menekankan masyarakat tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker di ruang tertutup atau saat berada di kerumunan. Selain itu, dia juga mengimbau agar masyarakat melakukan vaksinasi.
"Termasuk juga prokes masker terutama mengenai vaksinasi tetap dijalankan, untuk membuat kekebalan masyarakat lebih besar lagi. Jadi tidak ada lagi level 1 dan lainnya, jadi masyarakat bergerak dan ekonomi kita bangkit lebih cepat," tandas Ma’ruf.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara mengenai nasib aplikasi pelacak Covid-19 PeduliLindungi usai dicabutnya kebijakan PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia mengaku bahwa pemerintah akan mentransformasikan PeduliLindungi menjadi platform Satu Sehat, di mana wadah digital ini nantinya tidak hanya dapat digunakan untuk kepentingan vaksinasi tetapi juga layanan kesehatan lainnya.
"Memang dalam rangka payung sistem pemerintah berbasis elektronik, arahan Bapak Presiden [Jokowi] kita kan mengintegrasikan data pemerintahan. Nah, integrasi data pemerintahan ini sudah ada strategisnya. Bapak Presiden juga sudah tanda tangan Perpres sistem pemerintahan berbasis elektronik," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/1/2023).
Tidak hanya itu, Mantan Wakil Menteri BUMN ini juga menjelaskan semua data masyarakat nantinya akan masuk ke Satu Data Indonesia, di mana salah satu subsektornya yaitu Satu Sehat yang sudah ditandatangani pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2022.
Dengan demikian, pemerintah saat ini akan memberikan tenggat waktu (deadline) sampai 2023 hingga semua data dari fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, hingga laboratorium dapat terintegrasi ke platform Satu Sehat.
Budi menjelaskan nantinya PeduliLindungi ditransformasikan ke Satu Sehat. Fungsinya bakal lebih banyak, termasuk soal imunisasi anak.
“Gunanya supaya apa? Supaya nanti bisa dimanfaatkan masyarakat. Nanti PeduliLindungi akan kita transformasikan ke platform Satu Sehat, di mana-mana temen yang sudah punya, karena udah download, tetap bisa pakai. Cuma fungsinya bukan hanya untuk vaksin sama scanning aja, bisa untuk imunisasi yang anak kita sudah pakai apa, kemudian kalau dicek darah di laboratorium contohnya, masuk datanya ke situ," imbuhnya.
Dia melanjutkan apabila masyarakat ingin melakukan general check-up ke rumah sakit, maka platform ini dapat membantu untuk memasukan data pasien.
“Bukan hanya data tulisannya, sampai data image, sampai video CT scan, MRI-nya masuk. Kalau kita beli obat di rumah sakit masuk, kalau kita pakai apple watch atau samsung watch masuk," katanya.
Budi melihat bahwa ke depan platform Satu Sehat itu bakal menjadi milik individu sehingga melalui platform ini nantinya dokter akan lebih mudah melihat rekam medis pasien.
"Sehingga kalau dia sakit, dia bisa share data itu ke dokter, dokter itu lihat 5 tahun terakhir record-nya seperti apa, oh rajin lari nih, jantungnya sehat kok, dia nggak pernah check up catatan jantung, tapi ususnya ada catatan suka sakit perut, suka beli obat di apotik, suka obat-obat sakit perut. Jadi dokternya akan jauh lebih cepat tahu," paparnya.
Tak hanya itu, platform Satu Sehat juga bisa digunakan pemerintah daerah untuk memahami kesehatan populasi. Dengan demikian, pemerintah daerah lebih efektif dalam menentukan intervensi.
"Kami harapkan pada akhir 2023 sudah selesai, semua terintegrasi sehingga 2024 bisa kita manfaatkan saja," pungkas Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
