Bisnis.com, JAKARTA - Analis mengatakan bahwa penunjukan Ketua Barisan Nasional (BN) Ahmad Zahid Hamidi sebagai Wakil Perdana Menteri (PM) Malaysia menimbulkan keprihatinan usai adanya tuduhan korupsi.
Selain sebagai Wakil PM Malaysia, Ahmad Zahid merangkap sebagai Menteri Pembangunan Pedesaan dan Regional Malaysia yang dilantik pada Sabtu (3/12/2022).
Manajer Senior Penelitian (democracy and governance unit) di lembaga pemikir independen Institute untuk Urusan Demokrasi dan Ekonomi, Aira Azhari menyatakan Anwar Ibrahim membutuhkan dukungan BN.
"Pada saat yang sama, Anda tahu banyak aktivis masyarakat sipil, anggota oposisi juga berharap mekanisme lain atau kompromi lain dapat di capai," katanya.
Ahmad Zahid menghadapi 47 dakwaan, 12 karena pelanggaran kepercayaan (CBT), 8 karena korupsi dan 27 karena pencucian uang yang melibatkan puluhan juta ringgit Malaysia milik Yayasan amal Yayasan Akalbudi (YAB).
Ahmad Zahid tercatat sebagai wali yayasan dan satu-satunya penandatangan untuk persidangan YAB yang sedang berlangsung.
Baca Juga
"Kita semua perlu menjaga akuntabilitas pemerintah, berharap tidak ada penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang akan terjadi," kata Aira.
Lebih lanjut, Aira menambahkan mungkin ada jalan yang sulit, panjang dan berliku di depan, mengingat jajak pendapat yang akan datang dari partai BN yang tergabung dalam UMNO, di mana posisi Ahmad Zahid sebagai presiden dapat diperebutkan.
"Dia mungkin memiliki tantangan untuk posisi itu, apalagi sekarang UMNO terpecah dengan banyak cara," lanjutnya, seperti dilansir dari CNA, Senin (5/12/2022).
Die menilai, Anwar perlu menyeimbangkan sejumlah faktor dan berusaha menjaga pemerintahan tetap bersatu.
Sementara itu, analis politik, Ariel Tan mengatakan bahwa UMNO tahu bahwa sangat penting bagi Anwar untuk melibatkan mereka, karena membawa citra Melayu, partai muslim, meskipun telah kehilangan dukungan di kalangan komunitas Melayu.
