Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Alasan MK Larang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg 5 Tahun Usai Bebas

Eks narapidana korupsi tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) selama lima tahun setelah menjalali masa hukuman penjara.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 01 Desember 2022  |  13:23 WIB
Alasan MK Larang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg 5 Tahun Usai Bebas
Petugas keamanan berjalan di halaman Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (3/10/2022). ANTARA FOTO - Muhammad Adimaja
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan narapidana korupsi tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) selama lima tahun setelah menjalali masa hukuman penjara. 

Hal tersebut Hal ini sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 87/PUU-XX/2022. MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan pihak bernama Leonardo Siahaan.

"Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No.7/2017 perlu dilakukan penyelarasan dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap," seperti dikutip dalam poin pertimbangan putusan MK, Kamis (1/12/2022).

Dalam putusan tersebut hakim menilai masa tunggu lima tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana, adalah waktu yang dianggap cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya.

"Sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya," tulis putusan tersebut.

Dalam putusan tersebut mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak diperbolehkan menutupi latar belakangnya.

"Demikian halnya persyaratan adanya keharusan menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya dan tidak menutupi latar belakang kehidupannya adalah dalam rangka memberikan bahan pertimbangan bagi calon pemilih dalam menilai atau menentukan pilihannya," dikutip dari putusan.

Menurut hakim, dengan dibukanya latar belakang caleg mantan napi korupsi, pemilih dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya.

"Sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (notoir feiten). Oleh karena itu, hal ini terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut," dikutip dari putusan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

korupsi caleg mahkamah konstitusi
Editor : Edi Suwiknyo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top