Bisnis.com, SAMARINDA-- Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda Harya Muldianto cukup optimistis seluruh infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan berjalan sesuai target.
Dia memaparkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar IKN terus digenjot dan kemungkinan selesai pada tahun 2024. Bahkan beberapa proyek bisa selesai sebelum tahun tersebut.
Sekadar catatan pasca pengesahan UU No.3/2022 tentang IKN disahkan, pemerintah terus menggenjot pembangunan kawasan Ibu Kota Baru.
Untuk tahap awal, terutama untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pemerintah masih mengandalkan APBN, karena saat ini investasi dari pihak swasta belum masuk untuk proyek tersebut.
"Ya optimis, karena kita kerja dua shift supaya bisa mencapai target tercapai," kata Harta di Proyek Bendungan Sepaku Semoi, Kalimantan Timur, Sabtu (5/11/2022).
.jpg)
Baca Juga
(Peta pembangunan tahap 1 2022-2024 IKN Nusantara)
Harya kemudian memperinci sejumlah proyek yang telah berjalan. Bendungan Sepaku Semoi, misalnya, saat ini progres pembuatannya telah mencapai 74 persen. Dia bahkan mengklaim kalau pembangunan bendungan tersebut termasuk yang paling cepat di Indonesia.
"Ini start pada tahun 2020. Sekarang sudah 74 persen. Termasuk yang paling cepat di Indonesia," ujarnya.
Selain proyek bendungan ada beberapa proyek antara lain pembangunan jaringan pipa Sepaku, penyediaan air baku persemaian Mentawir, pengendalian banjir DAS Sanggai 1 A, dan pembangunan embung di KIPP atau kawasan inti ibu kota negara.
"Semuanya diperkirakan siap tahun 2024."
Kondisi IKN
Sementara itu, kondisi IKN saat ini masih dalam tahap pembukaan lahan untuk pembangunan perkantoran pemerintah. Infrastruktur dasar secara umum belum terbangun di kawasan tersebut.
Target yang paling dekat adalah Istana Presiden. Pembangunan istana telah selesai tender dan siap dilakukan pembangunan tahal awal oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP.
IKN menurut penuturan para pelaksana di lapangan akan dibuat dengan konsep smart city. Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan secara penuh ditopang oleh APBN. Sementara kawasan-kawasan penyangga di luar KIPP bisa ditopang oleh investasi dari sektor private.
Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra menuturkan bahwa KIPP IKN Nusantara akan menjadi prioritas pemerintah. Saat ini proses tender terus berlangsung. Dia juga memastikan bahwa tender akan dilakukan secara terbuka.
"Semua dilakukan terbuka, tetapi tidak boleh perusahaan asing," tutur Indra.
Indra menjelaskan bahwa kawasan IKN akan dibangun dengan konsep smart forest city. Semua bangunan akan menyesuaikan dengan kontur tanah dan alam, termasuk rumah tapak bagi para menteri dan para diplomat.
"Akan dibangun mendekati alam atau natural," ujarnya.
Adapun wilayah Perencanaan Kawasan Pengembangan IKN nantinya memiliki 9 kawasan, yakni Kota Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, Kota Pusat Ekonomi, Kota Pusat Layanan Kesehatan, Kota Pariwisata dan Hiburan, Kota Layanan Pendidikan, Kota Inovasi dan Riset.
