Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons pernyataan politikus NasDem Zulfan Lindan, bahwa dukungan kepada Anies Baswedan adalah sebagai antitesis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anies sebagai antitesis Jokowi dinyatakan oleh politikus NasDem Zulfan Lindan. Menurut Hasto, pernyataan tersebut sangat kontradiktif karena Presiden Jokowi didukung sejumlah partai politik, termasuk NasDem.
"Bayangkan ketika itu disampaikan sebagai suatu antitesis kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi sedang menjabat yang juga sedang didukung oleh partai politik termasuk NasDem," ujar Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDI Perjuangan (PDIP), Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).
Dikatakan, apa yang disampaikan tersebut menciptakan persoalan pada tata pemerintahan. Sebab seharusnya, visi-misi presiden harus dijalankan oleh jajaran pemerintahan. Kini, NasDem justru mendukung antitesa dari visi misi tersebut.
Menurut Hasto, kini bisa dipertanyakan soal keberadaan NasDem di dalam pemerintahan Jokowi, yakni menteri-menteri dari NasDem.
"Ketika itu disampaikan oleh DPP-nya lho yang menyampaikan, sebagai antitesa, ya kami merespons karena ini menciptakan kerumitan dan persoalan kepada tata pemerintahan. Sementara yang dibahas presiden dengan menteri itu berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara. Kalau itu bocor ke antitesanya, gimana? Jadi aspek etika menimbulkan persoalan tata pemerintahan yang serius," katanya.
Baca Juga
Hasto juga menilai Anies mungkin benar-benar antitesis dari Jokowi. Sebab seorang Jokowi memiliki banyak bukti kerja dan prestasi. Sementara, Anies tidak.
Menurut Hasto, program-program Anies saat menjalankan roda pemerintahan di Ibu Kota, sangat sedikit. Dia mengaku dapat laporan dari para anggota DPRD dari fraksi PDIP di DKI Jakarta, bahwa beberapa janji Anies tidak dijalankan.
"Ini ada 23 janji kampanye Pak Anies dari laporan Ima Mahdiah (Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, red). Hanya lima yang dijalankan. Dan mana yang dahulu dijalankan Pak Jokowi di level gubernur? Mana kemudian sekarang pasukan oranye? Pasukan hijau? Pasukan biru? Itu kan mencerminkan sebenarnya tiga warna dan berbagai warna itu kan menyatu dalam kepentingan Pak Jokowi di situ," terang Hasto.
Hasto juga menyampaikan keluhan dari Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait leletnya Anies mengatasi persoalan banjir.
"Pak Basuki baru saja mengeluh ketika normalisasi sungai Ciliwung, pembebasan lahan tidak dilakukan oleh pemerintah daerah padahal ada Rp 350 triliun anggaran selama 5 tahun Pak Anies," tutur Hasto.
"Jadi dari gubernur saja sudah antitesa. Nah itu kebetulan diperjelas sebagai antitesa. Ini hal yang kemudian dikritisi oleh PDI Perjuangan. Nah Pak Prabowo tidak pernah berbicara antitesis, Gerindra tidak pernah berbicara antitesa. Jadi apa yang saya sampaikan ini bisa dipertanggungjawabkan secara politik, dan akademis. Karena risetnya ada," imbuh Hasto.
