Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

NasDem Deklarasi Anies Capres 2024, PDIP Singgung Etika Politik

PDIP tidak mencampuri kedaulatan parpol yang mengusung Anies bakal capres 2024, namun menyinggung etika politik.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam diskusi Election Corner yang diselenggarakan Fisipol UGM, di Yogyakarta, Senin (10/10/2022),bertema “Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024”./Istimewa
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam diskusi Election Corner yang diselenggarakan Fisipol UGM, di Yogyakarta, Senin (10/10/2022),bertema “Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024”./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya tidak mencampuri kedaulatan partai politik (parpol) yang mendukung Anies Baswedan untuk menjadi bakal calon presiden (capres) 2024. Tapi, parpol pendukung Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin terikat etika politik.

Hasto menyebut, PDIP pun tidak menyayangkan sikap NasDem, namun pihaknya merenungkan mengenai etika politik dan kerja sama parpol mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan usai diskusi Election Corner yang diselenggarakan Fisipol UGM, di Yogyakarta, Senin (10/10/2022), bertema “Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024”.

“Ya prinsipnya partai tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa. Hanya saja partai politik pengusung Pak Jokowi terikat suatu etika politik dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan KH Maruf Amin. Dukungan itu diberikan selama lima tahun,” kata Hasto.

“Kerja sama politik, atau di media sering disebut koalisi, bagi PDI Perjuangan, harus kerja sama yang bertahan lama. Tak bisa sesaat, makanya kita mengawal partai yang bekerja sama mendukung Pak Jokowi ini,” tukasnya.

Dengan komitmen itu, seharusnya ketika pemerintahan Jokowi menempatkan skala prioritas mengatasi masalah perekonomian, maka partai politik pengusung juga harus memiliki komitmen yang sama.

Begitupun ketika pemerintahan Jokowi memiliki kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan, semua harus mendukungnya.

“Jadi jangan sampai mencalonkan seseorang (Anies Baswedan, red) yang punya kebijakan berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan berbeda dari calon yang diusung parpol itu dengan Pak Jokowi maka akan kontradiktif,” ujar Hasto.

“Tapi sekali lagi, PDI Perjuangan tak campur tangan dengan kedaulatan parpol lain. Hanya skala prioritas PDI Perjuangan adalah mendorong setinggi-tingginya prestasi demi kemajuan rakyat di pemerintahan Pak Jokowi dan KH Maruf Amin,” tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nancy Junita
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper