Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin mengungkapkan Badan Intelijen Negara (BIN) akan fokus melindungi data-data terkait pelaksanaan Pemilu 2024 pada 2023.
Menurut Nurul, data program kerja 2023 yang dipaparkan BIN kepada Komisi I, mayoritas terkait pelindung data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk Pemilu 2024.
“Lebih banyak mereka nanti programnya untuk 2023 ya, jelang 2024, itu melindungi data di KPU dan Kemendagri, karena ada data-data krusial menyangkut data pemilih dan sebagainya,” jelas Nurul kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/9/2022).
Oleh sebab itu, lanjutnya, BIN meminta anggaran sekitar Rp3 triliun khusus untuk pengamanan siber pada 2023. Nurul mengatakan, memang sub program terkait pengamanan siber oleh BIN sangat banyak.
Meski begitu, dia mengungkapkan bahwa jumlah anggaran untuk pengamanan siber tersebut belum disepakati oleh Komisi I.
“Belum [disepakati], masih usulan untuk pengamanan siber,” ungkapnya.
Nurul menambahkan, pengamanan siber harus jadi perhatian khusus oleh BIN sebab Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia. Dengan begitu, lanjutnya, keamanan siber pengguna internet di Indonesia tak hanya mengandalkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Apalagi, tegas Nurul, jelang Pemilu 2024 para hacker atau peretas kerap menyerang data pemilih Indonesia.
“Untuk peretasan data menjelang pemilu 2024, di Kemendagri atau di KPU biasanya itu adalah institusi strategis yang biasanya terjadi kebocoran data menjelang tahun-tahun 2024 atau pesta demokrasi,” ujarnya.
