Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) menerima perwakilan dari Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Indonesia (DPN FKHN Indonesia) di Gedung Bina Graha, Jakarta.
Ketua FKHN Indonesia, Sefri Latifan menyampaikan bahwa tenaga kesehatan (nakes) membawa aspirasi terkait pengangkatan status honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Dua hingga tiga tahun belakangan ini menjadi tahun berat bagi kami sebagai tenaga nakes. Tidak sedikit teman-teman nakes ini kehilangan anggota keluarganya. Semoga ada kebijakan dari pemerintah untuk mengangkat kami menjadi tenaga ASN," katanya dikutip melalui rilisnya, Jumat (23/9/2022).
Sefri menambahkan, sebanyak 70 persen nakes di Indonesia masih tercatat berstatus non-ASN. Ini artinya, upaya penanganan Covid-19 di Indonesia sebagian besar adalah karena jasa besar tenaga nakes non-ASN.
"Poin tuntutan kami adalah pemerintah membuatkan PP khusus yang mengatur nakes dan non-nakes yang bekerja di faskes dan yang statusnya masih non-ASN, agar mendapatkan prioritas dalam rekrutmen ASN yang dibuka oleh Kemen-PANRB," imbuhnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ngatoilah dan Yusuf Hakim Gumilang mengatakan bahwa pemerintah sangat terbuka atas segala masukan dan memastikan akan meneruskannya kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk kemudian disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga
"Terima kasih atas kedatangan para nakes di Kantor Staf Presiden dan pemerintah tentu sangat berterima kasih kepada para nakes yang telah bekerja menangani pandemi di Indonesia. Apa yang telah disampaikan akan diteruskan kepada Kepala Staf Kepresidenan," kata Ngatoilah.
Selain itu, masukan dari para nakes juga akan disuarakan dalam rapat terbatas terkait manajemen aparatur sipil negara bersama Jokowi.
Sebelumnya, sekitar 1.010 massa nakes dan non-nakes honorer dari 19 provinsi se-Indonesia menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2022).
Pemerintah pun telah berkomitmen untuk mempercepat dan memperkuat akurasi pendataan tenaga non-ASN sektor kesehatan, sehingga penanganan tenaga non-ASN ini bisa segera dituntaskan.
"Pemerintah akan selalu berusaha untuk mendengar dan pintu KSP akan selalu terbuka menerima kehadiran masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya, termasuk para nakes. Apalagi salah satu fokus Presiden Joko Widodo adalah terkait dengan SDM. Kesejahteraan nakes tentu menjadi faktor pendukung utama pembentukan SDM berkualitas di Indonesia," tandas Yusuf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
