Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Setara Institute: Pseudo Akuntabilitas Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Ketua Setara Institute menuding Jokowi hanya berpura-pura bertanggung jawab secara konstitusional terkait Penyelesaian Pelanggaran HAM berat masa lalu.
Lukman Nur Hakim
Lukman Nur Hakim - Bisnis.com 21 September 2022  |  19:12 WIB
Setara Institute: Pseudo Akuntabilitas Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu
Setara Institute: Pseudo Akuntabilitas Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu - Ilustrasi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Setara Institute kembali mengomentari Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu.

Ketua Setara Institute Hendardi menyebut Keppres ini merupakan cara Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berpura-pura bertanggung jawab konstitusional dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Keppres ini bukanlah cara Jokowi mengambil tanggung jawab konstitusional dan kewajiban negara menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu tetapi berpura-pura bertanggung jawab atas pelanggaran HAM masa lalu," ujar Herdardi dalam keterangan tertulis, Rabu (21/9/2022).

Herdardi menambahkan bahwa desain Keppres ini bukanlah cara dalam disiplin hukum hak asasi manusia atau praktik internasional terkait keadilan transisi (transitional justice) atas pelanggaran HAM masa lalu.

"Karena syarat utama penyelesaian nonyudisial haruslah didahului dengan upaya pengungkapan kebenaran, verifikasi visibilitas penyelesaian secara hukum, dan dengan kerja yang tidak terburu-buru," tuturnya.

Dia pesimistis tim yang dibentuk Jokowi untuk terkait dengan Keppres ini akan berjalan sesuai harapan masyarakat soal penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Pasalnya, kata Herdardi, terdapat anggota tim yang sangat erat hubungannya dengan peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia. Bahkan, salah satu anggota tim masuk dalam daftar pelanggar HAM berat di Timor Timur yang diterbitkan PBB. 

"Dengan komposisi Tim semacam ini, langkah Jokowi tidak akan memperoleh legitimasi publik dan pengakuan internasional. Langkah ini hanya akan mencetak prestasi absurd bagi Jokowi sekaligus berpura-pura bertanggung jawab," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan dua hal terkait upaya penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu dalam Pidato Kenegaraan Sidang Tahunan MPR, Senin (16/8/2022).

Dua hal tersebut adalah RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) yang dalam proses pembahasan; dan Keputusan Presiden Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang telah ditandatangani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

setara institute hak asasi manusia Jokowi keppres
Editor : Aprianus Doni Tolok
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top