Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah dapat memenuhi 70 persen capaian vaksinasi booster sebelum status pandemi Covid-19 dicabut oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Menurut dia, pernyataan WHO yang menyebut bahwa akhir pandemi sudah di depan mata nyatanya bukan menjadi akhir dari upaya perluasan cakupan vaksinasi booster di Indonesia.
“Pernyataan WHO bahwa akhir pandemi di depan mata bukan justru mengendorkan banyak sisi, tetapi justu beberapa indikator yang penting harus tetap dikejar ketertinggalannya seperti cakupan vaksinasi booster,” jelas Kurniasih dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (20/9/2022).
Status pandemi yang dapat diubah menjadi endemi ini seharusnya dapat membuat pemerintah untuk terus mengedepankan tata laksana testing, tracing, serta treatment yang berjalan di Indonesia. Sebab, perubahan status ini tidak menyatakan bahwa penyeberan Virus Corona di Indonesia telah dapat dihentikan.
“Penyakit ini tidak hilang, sehingga tata laksana penanganan sampai perawatan harus jadi protokol tetap di fasilitas pelayanan kesehatan,” tutur Kurniasih.
Jangan Lengah
Sebelumnya, isu berakhirnya pandemi Covid-19 pertama kali disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Baca Juga
Dia menyebut, bahwa pihaknya terus mencatat penurunan kasus Covid-19 sejak pekan pertama September 2022.
"Kami belum pernah berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengakhiri pandemi, kami belum sampai di sana. Tetapi akhir sudah di depan mata," ucap Tedros dalam konferensi pers virtual, dikutip dari Al Jazeera, Selasa (20/9/2022).
Kendati demikian, Tedros meminta negara-negara di dunia untuk tidak lengah dengan potensi kenaikan kasus Covid-19 dan munculnya gelombang baru dari varian Virus Corona.
WHO telah memprakirakan potensi munculnya gelombang infeksi baru yang disebabkan oleb subvarian Omicron. Varian baru ini diprediksikan akan ditemukan pada waktu yang berbeda untuk masing-masing negara di dunia.
WHO telah menerbitkan enam ringkasan kebijakan penting terkait tes Covid-19, penatalaksanaan klinis Covid-19, target vaksinasi Covid-19, upaya pencegahan dan pengendalian infeksi Covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan, membangun kepercayaan melalui komunikasi risiko dan keterlibatan masyarakat, serta penanganan informasi demi Covid-19.
Keenam kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat bagi pemerintah di masing-masing negara untuk bisa memperkuat sistem penanganan Covid-19 dan potensi pandemi pada masa depan.
