Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengingatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk berhati-hati terhadap persoalan keamanan data agar tidak terjadi kebocoran data-data terkait Pemilu.
Hal itu diungkapkan Syamsurizal menanggapi kasus kebocoran data nasional yang ramai diperbincangkan publik beberapa hari terakhir oleh peretas yang mengaku sebagai "Bjorka".
"Bagaimana pihak Bawaslu mengantisipasi agar ini dan ke depan menimbulkan kepercayaan masyarakat kita yakin dengan segala macam teknologi, Bjorka tidak akan masuk, merubah dan melakukan hackering-nya ke dalam pendataan kita, khususnya data-data Pemilu," kata Syamsurizal saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan KPU, Bawaslu, DKPP RI, dan Kemendagri, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Dia mengungkapkan, bahwa kekhawatiran-nya akan keberadaan kelompok peretas yang dapat merusak jalannya proses penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana isu peretasan data surat menyurat milik Presiden RI Joko Widodo yang memenuhi berbagai media beberapa hari belakangan ini.
"Persoalan data presiden sudah sedang dibongkar oleh kelompok Bjorka. Kita khawatir ini menjadi semacam alat yang membuat hasil penyelenggaraan Pemilu kita menjadi tercela," ujarnya.
Bjorka juga menyebut telah membongkar data Menteri BUMN Erick Thohir, Menkominfo Johnny G. Plate.
Baca Juga
Isu peretasan serupa, ujarnya lagi, sempat mencuat pula pada Pemilu 2014, di mana muncul isu adanya 250 peretas asal China yang mencemari Pemilu 2014.
"Apakah itu hoaks atau benar, tapi ini sempat mencemari penyelenggara Pemilu kita," ucapnya.
Oleh karenanya, dia mengingatkan agar isu-isu peretasan data tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menyusun aturan-aturan terkait penyelenggaraan Pemilu, termasuk mengambil langkah antisipatif terkait pengamanan kebocoran data Pemilu oleh peretas.
"Aspek-aspek yang akan dirusak oleh mereka data pemilih dan mungkin juga hasil pemilihan, dan ini yang paling signifikan yang patut kita antisipasi. Mohon ini menjadi perhatian kita bersama," ucapnya.
Ganggu Proses Pemilu
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera juga mengungkapkan kekhawatiran terkait keberadaan peretas yang mengganggu proses Pemilu.
Menurutnya, kasus peretas yang melakukan jual beli data mengancam proses kerja keras yang dilakukan partai politik dalam melakukan rekrutmen.
Dia mengingatkan, agar KPU RI mewaspadai keberadaan kelompok peretas yang kiranya dapat memainkan data terkait kepemiluan, bersamaan dengan kasus data ganda anggota partai politik peserta Pemilu yang menurutnya harus terus dikawal oleh KPU.
"Usul saya, teman-teman KPU bisa lebih intens melakukan komunikasi yang sifatnya proaktif dengan partai politik untuk membangun sistem kaderisasi yang baik," ujarnya.
Sebelumnya, peretas yang mengaku sebagai "Bjorka" melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden RI Joko Widodo, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Klaim Bjorka itu disebarluaskan oleh sebuah akun Twitter "DarkTracer: DaekWeb Criminal Intelligence", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler di Twitter hingga Sabtu (10/9/2022).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, bahwa kasus kebocoran data negara yang ramai diperbincangkan publik beberapa hari terakhir ini tidak terkait dengan data-data rahasia milik negara Republik Indonesia.
