Bisnis.com, JAKARTA – Isu peretasan data menjadi momok dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah dipusingkan dengan keamanan data yang rentan disusupi oknum tak bertanggung jawab.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi lembaga negara yang paling disoroti jika terjadi peretasan data. Pasalnya, kementerian pimpinan Johny G. Plate menjadi salah satu tulang punggung penghimpun data masyarakat dimana keamanananya wajib menjadi prioritas.
Apalagi, saat ini digitalisasi telah merambah hampir di seluruh lini birokrasi melalui penyelenggara sistem elektronik (PSE).
Namun faktanya, Kominfo menyatakan bahwa situs pendaftaran PSE sempat mengalami peretasan, bahkan diserbu jutaan serangan siber per hari.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan serangan tersebut menyerang laman yang berisi daftar PSE yang telah melakukan pendaftaran.
"Sempat ada serangan besar-besaran terkait list. Itu bukan pendaftaran, itu hanya untuk list. Itu pun kami mengalami puluhan jutaan serangan per hari. Benerin di serang lagi, benerin di serang lagi," kata Semuel saat konferensi pers, Jumat (29/7/2022).
Baca Juga
Terkini, salah satu peretas yang menjadi buah bibir saat ini, Bjorka, dikabarkan berhasil meretas data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.
Dikutip melalui akun Twitter @darktracer_int, informasi yang diduga milik politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini menampilan nama dari Johnny G Plate beserta gelar sarjana yang dimilikinya yaitu S.E. Bahkan, dari cuitan yang telah mendapat like sebanyak 7.657 dan diretweet sebanyak 2.505 ini terdapat sejumlah informasi pribadi lainnya yang terpantau disensor seperti alamat rumah, nomor ponsel, nomor induk kependudukan (NIK), hingga data vaksinasi.
Tak hanya data pribadi sang menteri yang diduga diretas, isu yang beredar adalah data kepresidenan seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga diduga telah diretas. Meskipun kemudian pihak Istana telah mengonfirmasi bahwa data pribadi Jokowi dan lingkup kepresidenan lainnya masih aman.
Publik pun bertanya-tanya soal sistem keamanan siber di Indonesia yang nampak rentan setelah kasus peretasan data terus berulang. Siapa yang bisa menjamin data setoran masyarakat tidak diretas atau digunakan secara tidak bertanggung jawab.
