Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Demokrat Tuding Ada Operasi Politik di Balik Wacana Jokowi 3 Periode

Wacana tiga periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja terus dihidupkan oleh elit politik dalam pemerintahan.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya pada rapat Paripurna DPR pembukaan masa persidangan I DPR tahun sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya pada rapat Paripurna DPR pembukaan masa persidangan I DPR tahun sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menuding bahwa wacana tiga periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja terus dihidupkan oleh elit politik dalam pemerintahan.

"Ini menjadi operasi politik mendesepsi publik yang dilakukan elit-elit di lingkaran dalam kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan," ungkap Kamhar dalam keterangan tertulis, Kamis (1/9/2022).

Menurut Kamhar, mulanya wacana Jokowi tiga periode bermula dari orang-orang dekat Jokowi. Apalagi, lanjutnya, wacana tersebut makin ditegaskan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang notabenenya seorang menteri. 

Untungnya, jelas Kamhar, banyak elemen masyarakat yang menolak wacana tiga periode tersebut.

Dia merujuk survei SMRC pada Juli lalu yang mana 73 persen responden menyatakan penolakan perubahan masa jabatan presiden dan hanya 5 persen yang ingin presiden lebih dari dua periode.

"Jadi sebaiknya kelompok relawan membuang jauh-jauh keinginan perpanjangan masa jabatan presiden ini. Tak hanya bertentangan dengan aspirasi rakyat, ini juga bentuk nyata pengkhianatan amanat reformasi," lanjutnya.

Dia juga berharap Jokowi merespon secara tegas wacana tersebut. Menurutnya, keliru jika presiden membiarkan wacana tiga periode terus bergulir atas nama demokrasi sebab tak sesuai dengan semangat reformasi 1998.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan tak akan melarang wacana tiga periode sebab merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi. Menurutnya, wacana tersebut tak berbeda dengan wacana presiden mundur atau diganti.

Pernyataan terlontar setelah para relawannya mengklaim rakyat masih ingin Jokowi menjabat jadi presiden.

Dalam hasil pungutan suara dalam forum Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia yang digelar pada Minggu (28/8/2022), Jokowi berada di urutan pertama sebagai calon presiden harapan rakyat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper