Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon mengutuk serangan brutal Israel atas Jalur Gaza sejak Jumat (5/8/2022) yang telah menewaskan sedikitnya 41 warga Palestina.
Menurut laporan pemerintah Palestina, di antara para korban termasuk 15 anak-anak, empat perempuan, dan sedikitnya 311 terluka.
"Ini serangan sangat brutal. Ini jelas-jelas kejahatan perang. Saya mengutuk keras serangan itu. Dalih hanya menyerang kelompok pejuang di Gaza adalah alasan yang dibuat-buat. Di lapangan, Israel juga membunuhi anak-anak dan perempuan. Tercatat 15 anak-anak Gaza tewas,” ungkap mantan wakil ketua DPR tersebut kepada wartawan, Selasa (9/8/2022).
Lebih jauh, anggota Komisi I DPR tersebut mendesak komunitas internasional terutama Dewan Keamanan PBB secepatnya mengambil langkah konkrit untuk menghentikan serangan barbar Israel tersebut.
“Menurut saya, langkah darurat saat ini adalah mendesak DK PBB melakukan intervensi langsung menghentikan serangan tersebut, meredakan ketegangan, dan membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza yang terisolasi sejak 14 tahun,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Terkait langkah jangka panjang, sambung Fadli, komunitas global terutama DK PBB harus didesak merumuskan perlindungan warga Gaza secara berkelanjutan, apalagi wilayah tersebut sejak 14 tahun terisolasi sehingga layanan primer seperti pasokan pangan, bahan bakar, dan listrik dihantui krisis yang sangat buruk.
Baca Juga
“Saya mengingatkan. Bombardir Israel atas Gaza terus berulang. Ini yang terburuk sejak Mei tahun lalu dengan korban tewas 200 warga Palestina. Israel kembali secara mencolok melabrak prinsip hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa Keempat. DK PBB harus mengambil tindakan preventif. Pembentukan pasukan perdamaian di Gaza layak dipertimbangkan, kendati pun itu sulit dan perlu waktu,” ujarnya.
Pada sisi lain, Fadli Zon menegaskan komitmen DPR mendukung perjuangan bangsa Palestina. Indonesia berkomitment mendukung Palestina merdeka menjadi negara yang berdaulat sesuai dengan harapan rakyat Indonesia pada umumnya.
“Ini adalah amanat konstitusi kita,” katanya.
