Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang berhasil menyelamatkan 62 pekerja migran Indonesia (PMI) di Sihanoukville, Kamboja.
Para PMI tersebut awalnya dijanjikan bekerja sektor formal dengan gaji yang cukup besar. Faktanya, mereka dipaksa melakukan penipuan dengan cara menawarkan investasi bodong ke orang-orang Indonesia.
"Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang telah berhasil menyelamatkan puluhan warga Indonesia di Kamboja yang datang untuk bekerja, namun ternyata dipaksa melakukan penipuan oleh perusahaan online scammer," kata Puan dalam keterangan tertulis DPR, Senin (1/8/2022).
Puan juga mengungkapkan bahwa saat menolak melakukan penipuan, para PMI itu menerima perlakuan tidak manusiawi. Mereka juga tidak mendapatkan gaji selama bekerja di Kamboja dan tidak bisa pergi lantaran paspornya disita.
Kasus penipuan di Kamboja yang dilakukan perusahaan online scammer diketahui bukan baru kali ini saja terjadi. Dalam 2 tahun terakhir, juga ditemukan kasus serupa. Bahkan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pernah menggagalkan keberangkatan beberapa calon korban penipuan.
Oleh sebab itu, Puan mendorong pemerintah untuk menelusuri pola-pola baru perdagangan manusia dengan modus perekrutan pekerja migran Indonesia agar kasus seperti ini dapat dicegah sejak dini. Puan meminta pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang bekerja sama dengan instansi terkait untuk terus melakukan pencarian korban.
Baca Juga
“Diperkirakan korban-korban sejenis masih banyak dan belum terdata oleh Kemenlu. Karena kami juga menerima laporan masih banyak rombongan-rombongan PMI lain yang membutuhkan pertolongan di Kamboja karena mereka ditempatkan terpencar oleh sindikat penipu,” papar Puan.
Saat ini, 62 WNI yang telah diselamatkan sudah dipindahkan KBRI Phnom Penh dari Sihanoukville menuju Phnom Penh dan akan mendapat konseling psikologis. Mereka juga akan menjalani pemeriksaan berdasarkan Formulir Penyaringan Identifikasi Korban/Terindikasi Korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) sebelum direpatriasi ke Indonesia. DPR RI berharap para korban perdagangan orang itu segera dipulangkan ke Tanah Air.
Berdasarkan penelitian Migrant Care, sindikat perdagangan manusia menyasar daerah dengan tingkat penganggurannya tinggi, banyak pekerja migran, dan berusia produktif. Untuk itu, Puan mendorong Pemerintah mengoptimalkan implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
