Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung program pemberian dosis keempat vaksin Covid-19 (booster kedua) yang kini diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.
Namun, Puan meminta Pemerintah segera mengejar target pemberian vaksin booster pertama untuk masyarakat umum, mengingat cakupannya saat ini masih rendah.
“Pemberian booster kedua bagi tenaga kesehatan perlu dilakukan mengingat tren kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia. Tenaga kesehatan merupakan kelompok yang paling berisiko tertular karena berada di garda terdepan penanggulangan Covid-19,” kata Puan dalam keterangan resminya, Sabtu (30/7/2022).
Berdasarkan informasi yang dia terima, kasus Covid-19 mengalami lonjakan yang cukup signifikan sejak beberapa waktu terakhir ini. Bahkan, penambahan kasus sudah mencapai lebih dari 7.000 dalam satu hari. Oleh karena itu, dia mendukung rencana pemerintah menjadikan nakes sebagai prioritas penerima vaksinasi booster kedua.
Puan menegaskan sasaran pertama program vaksinasi dosis keempat adalah 4 juta nakes di seluruh Indonesia. Dia mengimbau agar seluruh nakes yang sudah menerima vaksinasi Covid-19 booster pertama enam bulan lalu agar segara lanjut mengikuti program vaksin booster kedua.
Dia juga berharap, pemerintah menyiapkan vaksin Covid-19 sebanyak-banyaknya agar program vaksinasi booster kedua bisa segera diberikan kepada masyarakat umum. Dari sudut pandangnya, para ahli menyebut dibutuhkan dosis keempat untuk kembali menguatkan kekebalan tubuh agar imunitas masyarakat tetap terjaga, sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran varian Covid-19 baru.
“Tetapi penurunan antibodi setelah enam bulan vaksinasi dikhawatirkan membuat warga rentan terserang Covid-19. Apalagi menurut para ahli, Omicron varian BA.5 kemungkinannya lebih tinggi memicu reinfeksi. Mengingat tidak hanya tenaga kesehatan yang berisiko tertular, vaksinasi booster kedua perlu diperluas untuk masyarakat umum. Khususnya bagi lansia dan kelompok rentan lain,” ujarnya.
Politikus PDIP ini juga mengingatkan Pemerintah untuk lebih serius lantaran cakupan vaksinasi dosis ketiga atau booster pertama masih berada di angka 25 persen dari target per Juli ini. Angka tersebut masih jauh di bawah cakupan 2 dosis vaksin sebelumnya.
“Dengan masih rendahnya cakupan vaksin dosis ketiga atau booster pertama, DPR menilai pemerintah perlu melakukan upaya khusus dan sosialisasi yang lebih optimal. Termasuk dengan menggandeng pihak swasta maupun berbagai kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program vaksinasi booster,” ucap Puan.
Puan menyebut, rendahnya cakupan booster pertama akan berdampak pada kekebalan komunitas, terutama di tengah pemulihan ekonomi nasional. Sementara, kata Puan, mobilitas masyarakat saat ini telah kembali normal.
“Intervensi melalui kebijakan yang mewajibkan booster harus lebih diperbanyak. Dengan begitu, kesadaran masyarakat untuk menerima vaksin dosis ketiga akan meningkat,” ungkapnya.
